Seperti diketahui, Indotronik adalah sebuah perusahaan jasa perdagangan yang berlokasi di Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumsel. Perusahaan ini beroperasi dengan bekal Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan pemda setempat.
Dalam praktiknya, perusahaan yang dikelola Albertus Prima Dhani Irawan ini aktif mengumpulkan dana masyarakat dan mengaku mengelolanya dalam berbagai bisnis. Sebagaimana praktik investasi bodong lainnya, imbal hasil yang dijanjikan memang menggiurkan. Untuk investasi kurang dari 100 juta, misalnya, bunga yang ditawarkan 10% per bulannya!
Meski jelas-jelas melanggar SIUP yang dimilikinya, Pemda OKU Timur seperti tak peduli. Izin usaha perusahaan ini terus diperbaharui sejak 2010. Disinilah peristiwa akan bemula.
Tiga Cerita
Dari pemberitaan, perbincangan dan cerita-cerita setengah kamar yang beredar, bisa dirangkum sebagai berikut:
Pertama, Pemda OKU Timur patut diduga melakukan pembiaran. Sekurang-kurangnya tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Akibatnya, masyarakat yang jadi korban. Kelalaian ini tentu saja harus punya konsekuensi administrasi dan politik. Ada harapan dan dorongan agar DPRD setempat dan aparat polisi menelisik semua pihak, dari mulai pemilik dan pengawai hingga Bupati OKUT, Herman Deru.
Kedua, ada indikasi kongkalingkong. Jadi,perusahaan dan aparat terkait saling 'bantu-membantu': Pemda tidak membiarkan perusahaan untuk terus menipu warga, sebagai balasannya perusahaan memberi sogokan dan juga dana politik.
Aliran dana politik ini dihubungkan dengan kampanye politik dari Herman Deru untuk merebut kursi Gubernur Sumsel 2013-2018. Sejak 2010, Herman Deru aktif melakukan pencitraan, baik melalui media massa, spanduk/baliho dan juga melalui berbagai kegiatan. Pencitraan itu tentu saja butuh modal yang tak sedikit.
Ketiga, pembiaran terhadap penipuan yang dilakukan Indotronik bisa terus berjalan karena pemilik perusahaan ini tak hanya Albertus Prima Dhani Irawan. Ada orang kuat di OKU Timur yang diduga membekingi usaha ini. Meski samar-samar, sinyalemen tersebut merujuk pada keluarga bupati yang sedang menjabat.
Mempertanyakan Akuntabilitas
Sejauh ini, Herman Deru belum memberikan pernyataan. Kalau pun itu akhirnya ia lakukan, Herman Deru diduga akan gunakan alasan "fitnah politik" untuk membela diri dan mengesankan diri seolah-olah tengah dizalimi.
Problemnya, fakta-fakta sederhana yang sudah terungkap sama sekali tidak menguntungkan Herman Deru. Fakta bahwa Pemda OKU Timur terus-menerus memperbaharui izin usaha Indotronik, misalnya, sulit dibantah sebagai kebohongan. Kalaupun akhirnya izin tersebut dicabut, pertanyaan berikutnya adalah mengapa baru dilakukan setelah masyarakat mulai meributkan?
Yang sudah pasti, sekurang-kurangnya Herman Deru dapat dikatakan tidak melakukan tugasnya secara serius. Mungkin karena dia lebih sibuk melakukan pencitraan yang dilakukannya secara telaten sejak 2010 lalu. Kesibukannya itu telah memakan korban. Ribuan nasabah, sebagian besar warga OKU Timur, kena tipu.
Ada banyak cerita yang akan tersibak. Untuk permulaan, bisa kita mulai dengan pertanyaan, beranikah Herman Deru mengaku dirinya lalai?
