UMKM Hoax ini ibaratnya penyedia bahan baku untuk industri lebih besar, blantik politik. Hoax diproduksi secara sporadis dengan tujuan utama mengacaukan keadaan di ranah medsos maupun jarkom.
Kemudian disalurkan oleh pengepul hoax, dipilah mana yang bisa untuk mendelegitimasi Pemerintah, mengalihkan isu, menyerang orang bahkan membunuh karakter. Rata-rata yang menggunakan ini adalah blantik politik.
UMKM hoax ini butuh modal yang besar, tidak seperti UMKM lain yang modalnya minor. Kenapa butuh modal besar? Karena sebuah operasi medsos membutuhkan banyak prasarana dan juga pasukan yang butuh biaya besar, misalnya: bagaimana ngoprek SEO, bayar influencer, mengamplifikasi sampai dunia global dan banyak lagi.
Untuk blantik politik hal ini disebut ongkos politik yang besarnya tentative, tergantung dampak kerusakan yang dibutuhkan. Kadang beli media juga untuk mengamplifikasi hal ini.
Nah ketika lingkar produsen dan blantik politik sudah bekerja dan airnya sudah keruh, biasanya langsung disambut oleh penumpang gelap yaitu curut khilafah. Awam akan bilang ada afiliasi langsung akan hal ini, makanya kapan hari HTI sampe ngebet dukung Capres tertentu demi tumpangan misinya.
Jika dipantau dengan machine learning akan terlihat bahwa afiliasi ini semu. Atau paling mentok ya antar blantik saja, tidak menyentuh lingkar terdalam cluster isu. Kepentingan blantik ya cuma 1, duit.
Kemudian ramai Ali Baharsyah yang nyimpen file bokep dan jadi kena UU kesusilaan. Rata-rata curut khilafah ini emang seperti itu, ndakik-ndakik ngomongin dalil dan pada tab likes/favoritnya selalu ketemu ada bokep. Saya sih menganggap ini wajar, tapi ada teori yang cukup kuat bahwa ini untuk mengacaukan algoritma sehingga ketika di profiling jadi bias afiliasinya.
Ali Baharsyah nyimpan bokep jelas untuk 1 tujuan: Menegakkan sesuatu selain khilafah. Lanang normal
Kominfo merilis ada 474 hoax di platform youtube dan facebook, dan hoax ini sangat masif sesuai tulisan diatas yaitu tujuannya untuk mendeligitimasi Pemerintah. Dan jika hal tersebut membesar, maka lingkaran selanjutnya akan bermain dengan tawaran solusi langganan yaitu "Ganti Sistem" dan seterusnya.
Kapolri dalam hal ini cukup tegas dan sudah pasti tidak populis, karena ini darurat maka ketika telegram terkait pasal penghinaan Presiden jadi sebuah aturan baku saat ini. Reaksinya beragam, bahkan Presiden ke 6 SBY juga bersuara terkait hal ini, mohon dikaji kembali apakah hal ini perlu?
Pro Kontra dan riuh rendah langsung terjadi, ada yang mendukung ada yang menolak dan jadi sebuah perdebatan ditengah covid-19. Seperti biasa juga, hal ini jadi sangat politis terkait dukung mendukung copras capres dan lainnya. Ramai yang tanpa substansi, disaat banyak yang berjuang, bekerja, WFH dan lainnya dalam hadapi pandemik.
Kemudian Kapolri muncul dan menyatakan sebuah hal singkat: "Aturan memang tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi hukum harus ditegakkan"
Artinya apa? Jika sudah ada KUHP yang termaktub maka implementasinya tinggal jalan sambil menganggap sepi semua keramaian yang ada.
Two wrong don't make a right huh?
