Cara menyiasati kejenuhan tersebut salah satunya dengan menulis atau mengikuti diskusi online, juga mencari alternatif lain dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, cara ini sedikit membantu meringankan kebosanan tersebut.
Di lain pihak, vendor-vendor internet mengalami lonjakan selangit, pasalnya untuk sekarang semua interaksi langsung terbatas, salah satu cara memanfaatkan fasilitas teknologi, ya internet tentunya.
Dalam diskusi tersebut pun memanfaatkan fasilitas teknologi, tanpa bertatap muka.
Diskusi sendiri mengusung tema, "Tantangan Public Relation Pada Situasi Krisis Coronavirus" bersama Ishaq Rahman (Kepala Humas Unhas) dipandu Hidayat Doe, Pengurus Rumah Produktif Indonesia Sulawesi Selatan. Jumat (27/3/2020).
Sebelumnya telah diulas panjang lebar, nah untuk kali ini penulis mencoba mengutip pertanyaan dari peserta diskusi, sekaligus jawabannya.
Salah satu pertanyaan tersebut berbunyi demikian, turut prihatin atas Wabah Corona yang melanda negeri ini. Tanpa pandang bulu pangkat dan jabatan, virus ini begitu ekstrem menjalar dari manusia satu ke manusia lain, tidak hanya positif terpapar Covid-19, bahkan nyawa taruhannya.
Himbauan pemerintah untuk belajar, bekerja dan beribadah dari rumah tidak efektif efektif, pasal tetap saja  masih ada yang membandel. Apa karena tidak ada monitoring dan evaluasi, atau merasa dirinya kebal. Sebagai praktisi Humas bagaimana menyikapi hal tersebut?
Selain itu, penanya juga merasa miris menyaksikan pemberitaan melonjaknya harga masker, membuatnya langka, ditengah kelangkaan tersebut masih saja ada orang-orang mencari kesempatan dalam kesempitan dengan mengeruk keuntungan pribadi dan golongannya. Sebuah fenomena musiman yang mengerikan. Melihat fenomena ini, kira-kira apa solusi dari narasumber?
Penanya berikutnya menuturkan, selama menjadi humas, hal pertama apa yang  terfikirkan untuk disampaikan ke publik, yang mana ada banyak pihak yang terpengaruh dari info yang nantinya akan narasumber sampaikan?
Selanjutnya, bagaimana pertimbangannya jika informasi yang ingin disampaikan ke publik memiliki sifat bertolak belakang antara kepentingan lembaga dan kepentingan publik?
Menurut penanya, media-media mainstream, baik lokal maupun nasional harus menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang tepat, kredibel, terpercaya, dan akurat. Kadang, peran kehumasan jadi kurang efektif, ketika ada media yang tidak tepat dalam menginformasikan, mungkin karena ingin dapat rating atau apapun itu yang bisa menguntungkan buat media.
Sehingga, di sini juga diharapkan agar pemerintah bisa mengevaluasi media-media yang kadang kurang teliti dalam menyadur atau mengutip informasi dari PR/HUMAS.
Penanya berikutnya menyampaikan uneg-unegnya sebagai warga negara biasa yang juga punya rasa kesal pada para pemangku kepentingan di pemerintahan. Ada beberapa hal yang mengganjal dalam hati, beberapa waktu ke belakang. terkait dengan kemunculan data jumlah korban covid-19 di Sumbar. Sampai 2 (dua) hari yang lalu, kami di sumbar masih boleh dikatakan bisa bernapas lega, ketika pemerintah dengan percaya dirinya terus-terusan menyampaikan bahwa Sumatera Barat masih termasuk zona hijau, dikarenakan belum ada korban positif covid-19.
Namun kemarin, ibarat bom waktu yang tiba-tiba meledak, pemerintah menyampaikan pasien yang positif sudah 6 orang, bahkan persore ini saya baca, sudah mencapai angka 8 orang.
Saya sebenarnya agak geram juga dengan sikap pemerintah ini. Maksudnya begini, Pemerintah saya lihat tidak mampu berempati dengan masyarakat yang resah dengan keadaan. Kasus Januari lalu, ketika sumbar kedatangan 150 turis dari Kunming, disambut bahkan dengan tari gelombang, meriah dan penuh penghormatan, padahal saat itu isu corona sudah merebak, dan masyarakat sudah mulai was-was.
Pernyataan beberapa jubir gubernuran saya baca menghadapi hal ini dengan terlalu santai, dan pemerintah seolah abai dengan respon masyarakat dan menganggap sebagian masyarakat yang kontra sebagai reaksi yang "lebay".
Jadi, selain melepaskan uneg-uneg penanya ingin bertanya, dalam keadaan seperti ini, apakah salah jika kami menjadi sedikit antipati dengan pemerintah hari ini? maksud saya, bukankah mestinya sebagai pengayom, Â pemerintah menyampaikan informasi yang benar, berempati dengan keresahan masyarakat, Â dan tidak mengeluarkan pernyataan yang kadangkala membuat kami, "rakyat badarai" ini tak enak hati.
Kalau dilihat dari sisi pandang narasumber sebagai orang PR, kira-kira mengapa sikap jubir pemerintah itu sedemikian rupa?.
Turut andil bertanya, salah satu mahasiswa Ilmu Komunikasi Unhas.
Terkait persoalan booth Unhas yang dikritik hingga sempat tranding topic di sosial media, apakah dengan minta maaf sudah cukup menyelematkan citra Unhas? Â
Apa tidak ada hal lain yang dilakukan Unhas selain minta maaf?
Disusul perwakilan Instansi, kami mengapresiasi atas inisiasi dari Rumah Produktif  Indonesia serta kesediaan Ishaq Rahman, Kepala Humas Unhas, pada diskusi malam hari ini.
Para anggota diskusi online RPI. Terkait pemberitaan dimasa Krisis apakah ada langkah-langkah khusus atau formula di dalam sinergitas antar semua pihak , sehingga informasi yang sampai ke Publik menjadi terarah dan terukur?
Senada dengan penanya sebelumnya, kali ini disinggung keterkaitan persoalan regret, ini yang banyak di abaikan dan jarang di lakukan, karena berkaitan dengan "citra" dari sebuah institusi. Selain itu, banyak sekali kasus yang terjadi misalnya kesalahan dalam menyampaikan informasi.
Bukannya meminta maaf atau mengklarifikasi, tetapi masing-masing dari kita saling mengklaim kebenaran informasi.
Sementara berikutnya ditanyakan, baru-baru ini ada aksi penolakan masyarakat terkait rencana dijadikannya beberapa lokasi untuk tempat karantina/Isolasi ODP dan PDP.
Masyarakat kita seakan-akan begitu takutnya dengan Covid19, dan saya lihat pada situasi itu, ada beban secara psikologi atau mungkin karena faktor yang lain.
Bagaimana menurut narasumber menanggapi situasi itu dalam membangun hubungan yang saling merawat dan mendukung.
Berikut jawaban narasumber yang merupakan praktisi Humas di Kampus merah Makassar ini.
Hal pertama yang saya sampaikan adalah informasi yang ada. Â Mungkin saja itu informasi buruk dan tidak menguntungkan bagi lembaga, tapi selalu dahulukan hal yang memang ada. Hindari semaksimal mungkin menyampaikan sesuatu yang tidak ada.
Kebetulan saya selama ini belum pernah mengalami hal ini. Institusi saya adalah institusi publik (Unhas adalah PTN).
Terkait hal ini, saya selalu  menggunakan 2 metode. Pertama, sebagai praktisi Humas, kita seharusnya yang menjadi sumber informasi pertama. Artinya, jika ada sesuatu yang salah dengan lembaga kita, jangan biarkan publik (media) mengetahuinya dari pihak lain.
Biarkan mereka mengetahuinya dari kita, agar kita dapat mengelola dampak informasi yang keluar.
Petugas Humas harus mengambil peran dan kendali dalam situasi seperti ini. Saya beberapa kali mengalami.
Kedua, saya selalu memberikan informasi dan keterangan tertulis. Kalaupun harus melalui lisan (misalnya wawancara telepon atau doorstop), saya selalu melengkapi dengan recorder. Apalagi sekarang HP kan sudah pada bisa merekam. Ini untuk memastikan agar informasi yang saya sampaikan tidak dikutip keliru.
Menjawab pertanyaan dari Sumatera Barat, Â Situasi yang mirip kami alami juga di Sulawesi Selatan. Kasus pertama kami dialporkan pada Kamis, 19 Maret 2020. Coba lihat pergerakannya: 2 kasus (dua hari tidak ada penambahan), 4 kasus, 9 kasus, 13 kasus, 27 kasus dan 29 kasus.
Dalam dunia kehumasan, ada semacam ungkapan "kutukan orang Humas" begini. "Humas itu adalah the last to know, the first to respon".
Selalu menjadi yang terakhir mengetahui suatu hal diinstitusi kita, tapi selalu diminta merespon pertama kali.
Sikap Jubir Covid-19 pada awalnya saya lihat memang agak kaku, dan kadang keseleo lidah. Mungkin karena beliau bukan orang Humas. Tapi akhir-akhir ini saya amati beliau makin firm. Mudah-mudahan seiring waktu akan makin memberi ketenangan dan menjadi bagian dari solusi.
Menjawab pertanyaan Mahasiswi, begini, faktanya begitu. Karena karakter publik itu, kalau didebat semakin menjadi-jadi dan akan makin runyam. Mereka akan mengungkit "aib-aib" lain.
Jadi langkah awal jika hadapi situasi demikian adalah "akui dan segera minta maaf". Jangan disangkal, apalagi jika ada "smoking gun".
Tentu saja tidak cukup berhenti disitu, Kita kemudian lakukan langkah, cari akar masalahnya, ambil solusi, dan sampaikan kembali ke publik apa yang telah dilakukan.
Itu yang saya lakukan di kasus booth pameran yang lalu.
Dijelaskan Ishaq Rahman, tantangannya di sini, adalah aspek koordinasi kita sering masih lemah. Lembaga dan pihak terkait harus mau sering-sering duduk bersama.
Ketika saya ikut Tim Medis waktu gempa Lombok, pengalaman itu saya peroleh. Ternyata, kuncinya adalah harus ada "figur utama" yang bisa mengambil peran kepemimpinan.
Dalam kondisi krisis, kualitas kepemimpinan seseorang diuji. Dan dalam situasi krisis pula, seseorang itu harus mengambil kebijakan dan langkah tidak biasa. Humas harus menjelaskan "ketidakbiasaan" itu. Jangan humas juga ikut berpikir biasa-biasa.
Saya kira, itu Humas jaman Old. Sekarang ini, reputasi itu adalah fakta itu sendiri. Kita tidak bisa lagi membangun reputasi A, jika faktanya X. Maka, jika ingin menjadi praktisi humas dewasa ini, kunci utamanya adalah "jangan pernah berbohong ke publik".
Sampaikan apa adanya, namun dengan bahasa dan medium yang tidak apa adanya.
Menjawab pertanyaan satu ini, Â soal penularan, ini benar-benar isu bersama kita. Mungkin inilah alasan pemerintah tidak memilih opsi lock down. Sebab opsi ini butuh kepatuhan publik, hal yang belum merata kita miliki.
Bahkan Ishaq Rahman bijak menuliskan, untuk pertanyaan kedua (soal melambungnya harga masker, sehingga membuatnya langka. Bahkan tak ayal melahirkan bisnis haram) ini sulit saya jawab.
Yang ketiga, begini, dalam dunia humas modern, semua orang pada suatu instansi seharusnya adalah Humas. Dalam diplomasi, semua warga negara Indonesia adalah diplomat.
Nah, perubahan ini yang harus diadopsi bersama. Jadi kita tidak lagi bersandar pada petugas Humas saja.
Menjawab pertanyaan terakhir, Ini soal komunikasi publik yang "lupa" dibangun sebelum. Â Situasi seperti ini menyebabkan humas itu jadi petugas pemadam api. Walaupun apinya padam, tetap saja melelahkan. Ini sebenarnya model lama.
Sebenarnya akan jauh lebih efisien jika sebelum kebakaran terjadi, apinya dicegah untuk menyala. Jadi langkah preventif dalam fungsi kehumasan itu penting.
Pada akhir sesi, Ishaq Rahman menegaskan, mudah-mudahan Covid-19 ini segera berlalu dan kita dapat bertemu dalam suasana yang berbeda.
