Seiring dengan banyaknya kemajuan dalam sebuah proses demokrasi tentu tidak lepas dari permasalahan-permasalahan baru yang muncul, contohnya dengan dilaksanakannya pemilukada melahirkan berbagai masalah baru seperti sengketa yang berakhir di pengadilan seperti yang terjadi pada pilgub sumsel, pilkada kabupaten empat lawang dan masih banyak yang lainya.
Maraknya kasus sengketa pilkada tidak lepas dari peran pihak penyelenggara pemilihan yang tidak profesional dalam melakukan tugasnya, ini dapat dilihat dari banyaknya para anggota KPUD yang dipecat oleh DKPP. Selain itu rendahnya partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya menjadi permasalahan utama dalam demokrasi di Indonesia.
Nurjaman Center mengamati beberapa alasan mengapa jumlah Golput di Indonesia semakin tinggi jumlahnya setiap tahun. Berikut beberapa alasan mengapa rendahnya partisipasi masyarakat terhadap suatu pemilihan kerap meningkat:
1. Kurangnya Sosialisasi.
Sosialisasi yang dilakukan bukan hanya tentang waktu atau tempatnya pencoblosan tetapi harus disosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pemilihan tersebut, pentingnya pemahaman dan partisipasi dari masyarakat dalam suatu pemilihan selain akan menambah semaraknya pesta demokrasi juga masyrakat jadi lebih faham jika masa depan suatu Negara ataupun daerah akan ditentukan dari hasil pemilihan tersebut.
2. Waktu.
Waktu penyelenggaraan berbenturan dengan kesibukan aktifitas dari calon pemilih, sebaiknya pemerintah menganjurkan jika akan diadakan proses pemilihan meliburkan semua aktifitas yang ada sepeti yang terjadi dalam beberapa pilkada yang sudah di langsungkan di Serang, Kaltim serta dibeberapa daerah lainnya.
Menjelang pemilu 2014 khusus untuk pemilih luar negeri sebaiknya pemerintah bekerjasama dengan pihak KBRI untuk memintakan izin calon pemilih kepada perusahaan atau sekolahnya supaya mereka dapat menyalurkan hak pilihnya.
3. Kurang mengenal sosok Calon
Para calon peserta pemilihan harus lebih gencar mensosialisasikan pencalonannya kepada masyarakat, alangkah baiknya jika pengenalan calon bukan hanya melalui spanduk yang bertebaran tetapi melakukan pendekatan langsung kepada masyrakat supaya masyarakat tahu siapa yang akan menjadi wakil atau pemimpinnya.
4. Kecewa karena tidak ada perubahan berarti.
Mungkin jika alasannya karena kecewa terhadap pemerintahan yang ada akan menjadi persoalan tersendiri, sebaiknya para calon dalam berkampanye tidak hanya menyerukan tentang visi misi yang di bawa, tapi harus memberikan jaminan bagaimana jika program yang disampaikan dalam kampanye tidak berjalan (pertanggung jawaban moral seorang pemimpin kepada rakyat).
Pemahaman tentang pentingnya pemilu menjadi pekerjaan rumah bersama, sebaiknya pemerintah sebagai pihak penyelenggara dari pemilihan menggandeng semua elemen masyarakat untuk mensosialisasikan hal tersebut karena demokrasi adalah “dari,oleh dan untuk rakyat”.
