Meskipun sudah lama para penggiat hak asasi manusia mempersoalkannya , sehingga mereka mengambil suatu inisatis untuk melaporkannya ke PBB . Dari sekian organisasi yang bergerak dalam masalah hak asasi manusia tersebut,terdapat nama -nama yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia seperti Komnas HAM , Komnas perempuan, dan Human Right Working Group .
Organisasi-organisasi tersebut kemudian melaporkan soal pelanggaran hak asasi manusia ke Dewan HAM PBB di Jenewa ,Swiss .Dan masalah tersebut akan dibicarakan dengan serius Rabu 23 Mei 2012 ini ,yang diharapkan  akan bisa mendorong rejim SBY untuk lebih serius dalam mengentaskan masalah masalah tersebut,yang sudah lama mengambang itu.
Menurut informasi pada hari Rabu itu tidak hanya minta keseriusan Indonesia dalam mengentaskan masalah-masalah pelanggran hak asasi manusia semacam Trisaksi ,Talangsari, Tanjung Priuk ,Aceh sampai Papua saja ,tetapi juga terkait masalah konflik horisontal antara kelompok agama . Diantaranya termasuk masalah Ahmadiyah,Gereja Yasmin, Madura dan sebagainya.
Jejak -jejak pelanggaran HAM yang menodai wajah Indonesia di forum internasional itu banyak juga,baik yang dilakukan oleh rejim Orde baru maupun bentrokan-bentrokan yang terjadi di masa rejim SBY ini. Pada masa rejim Suharto masih berkuasa banyak kasus- kasus pelanggaran HAM yang dilakukan mulai dari Aceh hingga Papua belum selesai dengan tuntas,meskipun para pelakunya masih hidup segar bugar berkeliaran tidak tersentuh hukum,padahal Indonesia sudah meratifikasikan aturan HAM internasional .
Pelanggaran terhadap hak asasi manusia di Talang Sari(Lampung),Beutong Ateuh,Simpang Tiga (Aceh),Haur Kuneng(Jabar),Tanjung Priuk,Trisakti(Jakarta),Papua dan banyak lagi lainnya. Pada amasa rejim SBY juga banyak terjadi pelanggran HAM seperti Mesuji-Sodong(Lampung),Cikesik(Banten),Bogor(Jabar) ,dan Jawa Tengah , bentrokan Madura ,Makassar dan Maluku.Bahkan masalah pembunuhan terhadap penggiat HAM Munir belum tuntas dilaksanakan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut,sehingga para penggiat hak asasi manusia (HAM) melaporkannya kepada Badan PBB yang membidangi urusan-urusan hak asasi manusia di Jenewa,Swiss. Oleh karena itu untuk membersihkan wajah Indonesia di forum internasional,sudah saatnya rejim SBY mengentaskan masalah tersebut suapaya tidak akan menjadi beban bagi rejim-rejim selanjutnya.
