Jokowi Memang Sebaiknya Tak Jadi Ketum PDIP

PDIP akan menyelenggarakan konggres tanggal 9 sampai 12 April 2015 di Bali. Salah satu agendanya adalah pemilihan Ketua Umum (Ketum). Baanyak lembaga survai yang mengunggulkan Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP yang baru menggantikan Megawati. Hal ini dilandasi beberapa pertimbangan: pertama, Jokowi berumur lebih muda dari Megawati sehingga diharapkan bisa lebih cepat bergerak dalam memajukan PDIP. Kedua, Jokowi tak kalah populer dari Megawati. Ketiga, dengan kedudukannya sebagai Presiden maka Jokowi bisa ikut mempertahankan dan meningkatkan "kebesaran" PDIP

Namun menurut saya Jokowi sebaiknya tak jadi Ketua Umum PDIP. Pertama, Megawati bagaimanapun masih dibutuhkan untuk menjadi pemersatu di tubuh PDIP. Berkali-kali PDIP akan pecah tetapi berkat Megawati hal itu tidak terjadi. Dengan komando di satu tangan yaitu tangan Megawati semua elemen di PDIP juga tunduk. Kedua, jika Jokowi jadi Ketua Umum PDIP maka konsentrasinya akan terpecah antara mengurus Partai dan mengurus pemerintahan atau negara. Padahal yang lebih penting adalah mengurus negara. Ketiga, menjadi ketua umum partai dan presiden akan rawan terhadap korupsi politik. Maksudnya Jokowi akan tergoda untuk memanfaatkan kedudukannya sebagai presiden dan berbagai sumberdaya yang ada di pemerintahan untuk kepentingan PDIP