Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kurnia Toha menilai, kebijakan importasi tanpa kewajiban tanam dapat menyebabkan kerugian bagi pihak importir swasta dan berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Padahal, kebijakan wajib tanam dari importasi yang dilakukan saat ini sudah cukup baik dan dapat meminimalisasi ketergantungan impor.
"Importir pasti akan berat. Jadi lebih baik dihindari saja importasi oleh Bulog ini," kata Kurnia seperti dilansir dari Republika, kemarin.
Meski terdapat kemungkinan kebijakan penunjukkan importasi kepada Bulog tersebut dikarenakan demi meminimalisir kemungkinan importir melakukan penumpukan barang alias kartelisasi, tetap tidak penunjukan tersebut tidak dapat serta merta dibenarkan.
Kurnia mengatakan, sekiranya sektor swasta bermain dalam pengelolaan produksi maupun stok, pemerintah dapat melaksanakan kontrol terhadap mekanisme tersebut. Termasuk melibatkan KPPU untuk menindaklanjuti apabila terdapat kecurigaan adanya tindak kartelisasi.
"Kami bisa lakukan penelusuran kan, apakah benar itu ada penumpukan barang sehingga harga jadi mahal di pasaran," ujar dia.
Sebagai informasi, pemerintah menunjuk BUMN logistik pangan Bulog sebagai pelaksana importasi bawang putih sebesar 100 ribu ton guna meredam lonjakan harga komoditas dimaksud di pasaran. Sebelum kebijakan itu diwacanakan ke publik, harga bawang putih sempat menyentuh Rp40 ribu-Rp45 ribu per kilogram (kg) di pedagang akhir.
