Dalam unjuk rasa itu, massa mengadu dan meminta bantuan Pemerintah Daerah (Pemda) memikirkan nasib warga yang kini telah kehilangan kerja.
Salah satunya ungkapan salah seorang karyawan yang terkena PHK, Ulva Sari, warga asal Roko-roko, Kecamatan Wawonii Tenggara.
Sejak diberhentikan kerja dari PT GKP, Ulva mengaku tidak ada lagi pemasukan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya sehari-hari
Padahal sebelumnya, sejak bekerja di PT GKP, ia mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membiayai anak-anaknya sekolah.
"Jujur saja pak, kami dari ibu-ibu merupakan tulang punggung keluarga yang harus membiayai anak-anak kami dan keluarga. Saat ini kami sudah kehilangan pekerjaan dan pendapatan," ungkap Ulva saat menyampaikan curhatannya di hadapan Wakil Bupati Konkep, Andi Muh Lutfi.
Nasib serupa juga dialami oleh Aderman, warga asal Desa Mosolo yang juga diberhentikan kerja dari PT GKP.
Dengan mata berkaca-kaca, Aderman menyampaikan curhatannya di hadapan Wakil Bupati Konkep.
Tidak jauh berbeda, ia mengatakan hal yang sama terkait nasibnya dan warga lainnya yang telah kehilangan pekerjaan.
"Jujur kami sampaikan pak Wakil Bupati, sejak kehadiran PT GKP dan kami yang bekerja disana, perubahan terhadap ekonmi kami dibanding sebelumnya sangat baik. Kami bisa membuat usaha, membiayai sekolah anak-anak kami dan kebutuhan sehari-hari. Sekarang sudah tidak kerja, kemana lagi kami harus cari tempat kerja lagi," ucapnya.
"Kami sangat bersyukur, kami warga pribumi bisa menikmati investasi yang masuk di daerah kami sendiri, tidak jadi penonton," tambahnya.
Berdasarkan data yang diterima awak media ini, tercatat ada sekitar ribuan pekerja di PT GKP yang di PHK akibat tidak ada lagi aktivitas.
Dari ribuan pekerja tersebut, 80 persen didominasi dari warga lokal yang bekerja di PT GKP.
