22 Juli, menjadi hari yang dinatikan masyarakat Indonesia. Pasalnya, negara dengan penduduk terbesar ke dua di dunia ini akan mengetahui pemimpin barunya. Pemilihan Presiden pada tahun ini menimbulkan polemik yang cukup panjang. Salah satunya dengan hasil hitung cepat (Quick Count) yang berbeda-beda.
Hasil hitung cepat yang selama ini dijadikan pembanding real count KPU dan indikator pemenang pemilu, pada tahun ini tidak dapat memberikan gambaran yang kredibel kepada masyarakat. Masalahnya ada dua kubu yang sama-sama mengaku menang berdasarkan hasil quick count-nya masing-masing. Parahnya lagi, kedua pasang calon presiden juga telah mendeklarasikan kemenangannya.
Hal ini menjadi titik awal kebingungan masyarakat Indonesia dalam mengetahui pemimpinnya seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Berbagai hal diupayakan masing-masing tim kemenangan untuk mengawal berjalannya penghitungan secara langsung oleh KPU, salah satunya dengan mengawal suara dari TPS hingga ke pusat. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kerawanan kecurangan yang disinyalir akan timbul pada kondisi-kondisi seperti ini.
Hal lain yang cukup heboh mewarnai pilpres ini adalah dengan munculnya situs independen kawalpemilu.org, situs tersebut dapat memberikan gambaran secara menyeluruh perolehan suara masing-masing calon. Situs tersebut dianggap kredibel karena datanya yang di ambil adalah dari scan C1 yang terdapat di website KPU. Dialah Ainun Najib, sosok di balik situs yang menggemparkan tersebut. Namun banyak pula yang tidak mempercayai situs tersebut dan dianggap permainan timses salah satu calon.
Kini masyarakat Indonesia sangat menanti keputusan Komisi Pemilihan Umum yang secara resmi akan mengumumkan hasil pilpres pada 22 Juli nanti. Pemilihan Presiden menjadi hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena agenda tersebut merupakan ajang untuk mengubah nasib bangsa Indonesia menjadi lebih baik sesuai yang termaktub dalam dasar negara Indonesia. Sehingga Pemimpin baru inilah harapan baru masyarakat Indonesia.
Apabila tidak ada kesadaran politik dari masing-masing caloon, keputusan KPU tersebut menjadi titik rawan goncangan keamanan dan ketertiban dalam negeri. Issu yang muncul kepermukaan saat ini, akan terjadi pengerahan masa secara besar-besaran dari kedua pihak. Sehingga ditakutkan apabila hal ini terjadi, akan menimbulkan terjadinya konflik.
Pergantian pemimpin setelah era reformasi hingga sekarang terjadi secara damai. BJ Habibi telah memberikan contoh yang baik atas keberlangsungan pergeseran pemimpin yang ada dinegara kita, sehingga sudah sepatutnya pada tahun ini pula pergantian presiden dapat berjalan secara aman dan damai.
Dalam pertemuan di Istana Presiden, ahad (20/7) Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa bahwa silaturahmi seperti ini adalah sesuatu yang baik karena momen kebersamaan dapat menciptakaan suasana yang teduh, terlebih manakala suhu politik di tanah air sedang menghangat.
"Persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan kita sebagai bangsa itu sungguh penting. Harganya amat mahal jika sebuah bangsa terpecah, untuk menyatukannya kembali bukan sesuatu yang mudah," SBY mengingatkan.
SBY kemudian mengingatkan bahwa Indonesia sekarang ini tengah melakukan transformasi besar. Tahun 1998 merupakan tonggak sejarah baru, setelah itu bukan hanya reformasi dan demokrastisasi yang dilakukan tetapi juga transformasi. "Kini kita tengah memantapkan transisi demokrasi, mematangkan konsolidasi demokrasi. Alhamdulillah banyak kemajuan tapi proses ini belum selesai, banyak yang harus kita perbaiki dan sempurnakan," kata Presiden. (presidenri.go.id)
Seruan kedamaian tidak hanya datang dari Presiden, namun juga datang dari pelbagai tokoh negara kita. Seperti Sejumlah tokoh yang tergabung dalam "Gerakan Kemenangan Rakyat Indonesia", di antaranya adalah Abdillah Toha, Eros Djarot, Erry Ryana, Gomar Gultom, Abetnego Tarigan, Fikri Jufri, Azyumardi Azra, Emil Salim, Jend (purn) Endriartono Sutarto, Slamet Rahardjo, Wanda Hamidah, Goenawan Mohamad, dan Franz Magnis Suseno.
Mereka menyampaikan pernyataan sebagai berikut: (1) Kami percaya bahwa KPU telah bekerja dengan baik, netral, dan bersungguh-sungguh. Keputusan KPU harus diterima oleh kedua calon presiden. (2) Kami merasa situasi menuntut kedua calon presiden bersedia bertemu dan menyatakan secara bersama bahwa mereka akan menerima hasil keputusan. (3) Kami percaya bahwa masyarakat, termasuk kedua calon presiden dan para pendukungnya akan menjaga kondisi damai dan menolak tindakan kekerasan. (4) Kami mendesak agar pemerintah dan aparat keamanan netral dan profesional dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.(nefosnews.com)
Kini hari itu sudah di depan mata, Komisi Pemilihan Umum pun sudah hampir menyelesaikan tugas besarnya. Sebagai warga negara yang tunduk terhadap undang-undang dan cinta terhadap keutuhan Negara Republik Indonesia, sudah sepatutnya kita sambut pemimpin baru ini dengan kedamaian. Karena harapan besar Indonesia akan maju ada dipundak pemimpin terpilih.
