"Artificial Intelligence" untuk Melindungi Hutan

Kebijakan ini, walaupun tidak diakui pemerintah, sebenarnya ibarat "orang yang sudah hamil duluan baru diberi surat nikah". Artinya, kurang lebih lahan dalam kawasan hutan itu sudah jadi kebun masyarakat, lalu dilegalisasi dengan mengeluarkan ijin perhutanan sosial dalam bentuk: hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan tanaman rakyat, dan atau kemitraan kehutanan.