Berubahnya Peraturan mengenai Organisasi Masyarakat

Polemik mulai bermunculan setelah terjadinya kasus yang melanda salah satu organisasi kemasyarakatan di Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Organisasi tersebut secara resmi dibubarkan berkenaan dengan dicabutnya status badan hukum organisasi tersebut oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.