Muatan Politik dalam Kasus Tanah Sumber Waras

Undang Undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (UU PDRD), daerah diberi kewenangan memungut 11 pajak daerah, yaitu 4 jenis pajak provinsi dan 7 jenis pajak kota/kabupaten yang salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ). Undang2 ini menjadi payung hukum kewenangan daerah menetapkan tarif NJOP dan melakukan pemungutan.