Apa yang telah dilakukan oleh bupati Klaten tersebut tentu menyalahi etika sosial. Kondisi buruk di tengah pandemi ini justru dimanfaatkan untuk memperoleh perhatian. Mengingat bahwa tak lama lagi akan diadakan pemilihan bupati Klaten periode selanjutnya, apa yang telah dilakukan tersebut dianggap sebagai bentuk kampanye.
Hal seperti ini bukanlah hal yang jarang kita temukan manakala mendekati pemilihan umum. Baik itu di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional kita sering menemukan fenomena seperti ini. Namun, melihat bahwa kita sedang berada dalam pandemi, membuat banyak yang merasa tersakiti. Bukannya memberikan bantuan yang sewajibnya dilakukan sebagai seorang pemimpin, justru makin kencang berkampanye agar terpilih menjadi pemimpin selanjutnya.
Alhasil, bupati Klaten tersebut mendapat pengawasan dari badan KPK. Kabupaten Klaten sudah terkenal dengan dinasti politiknya. Bupati Klaten yang saat ini menjabat, sebelumnya adalah wakil bupati sejak tahun 2016. Ia menggantikan bupati Klaten yang ditangkap oleh KPK pada akhir tahun 2016.
Sampai saat ini masalah kampanye terselubung tersebut masih panas diawasi oleh banyak masyarakat. Komentar demi komentar pun terus bermunculan di media sosial pada postingan terkait.