Mohon tunggu...
KOMENTAR
Sosbud

Semangat Swadesi dan Kemandirian Bangsa

28 November 2011   12:08 Diperbarui: 25 Juni 2015   23:05 237 1
Oleh Bude Binda

Beberapa waktu lama ramai diberitakan adanya garam impor. Banyak orang tercengang, termasuk saya. Indonesia impor garam? Rasanya takjub negeri gemah ripah dengan laut yang sedemikian luas, kok bisa impor garam.

Jikalau mau garam bisa tercukupi oleh produksi petani-petani garam Indonesia. Masalahnya mereka mengolah garam masih dengan cara tradisional, di sinilah pemerintah harusnya berperan memberikan pendampingan hingga garam yang dihasilkan bermutu tinggi. Hasil panen juga lebih banyak. Jadi tak perlu ada berita Indonesia mengimpor garam, kalau ekspor bolehlah.

Demikian juga berita impor beras, sudah menjadi hal biasa. Menurut saya kemandirian pangan sebenarnya bisa terwujud dengan cara tidak menggantungkan makanan pokok pada beras saja. Masih ada jagung, ubi, ketela pohon, uwi, keladi dan umbi-umbian lain yang dapat menjadi sumber karbo hidrat selain beras. Jika ada sebagian masyarakat mengkonsumsi nasi jagung atau tiwul nasi yang terbuat dari ketela  janganlah dibesar-besarkan beritanya, dianggap bencana kelaparan! Padahal mereka justru bertahan dengan kemandirian pangan dan istilah kerennya diservikasi pangan.

Belum lama ini petani kentang resah dengan turunnya harga kentang akibat masuknya kentang impor. Mereka pun ramai-ramai ke Jakarta untuk mendemo menteri perdagangan. Mereka berani menjamin kebutuhan kentang dalam negeri dapat tercukupi dengan kentang produksi mereka tanpa impor.

Jika hasil panen bagus, komoditas kentang mencukupi mengapa harus impor? Menjadi aneh jika menteri atau pihak yang berkompeten mengeluarkan izin impor untuk komoditas pertanian yang petani dalam negeri panennya melimpah dan kebutuhan dalam negeri dapat tercukupi. Apakah akibat perjanjian perdagangan  bebas petani dalam negeri tidak dapat dilindungi dengan melarang impor komoditas pertanian tertentu? Jika perjanjian AFTA, perjanjian dengan Cina, bahkan ASEAN ternyata mengancam petani lokal apakah akan jalan terus? Di mana keberpihakan pemerintah terhadap petani yang adalah rakyatnya sendiri? Akan dibiarkan bersaing dengan petani-petani luar negeri yang menerapkan pertanian modern? Petani LN yang tanahnya berhektar-hektar? Sangat naif dan berbahaya.

Saya jadi ingat Mahatma Gandhi. Beliau meninggalkan kita sedemikian lama, namun ajaran-ajarannya masih relevan hingga kini. Salah satu di antaranya  SWADESI. Swadesi maksudnya mandiri, tidak tergantung pada negara lain dalam memenuhi kebutuhannya.  Konon Gandhi dengan semangat swadesinya memintal benang sendiri dan menenun pakaian yang dikenakannya.

Seandainya pemimpin Indonesia bertekad bulat untuk mandiri dalam hal pangan, pakaian mau pun kebutuhan lain yang bisa diproduksi sendiri saya yakin Indonesia bisa. Di bidang pertanian, kita punya lahan yang luas dan subur. Jika anggaran diperbesar, petani diberdayakan, pupuk murah dan terjangkau, pasca panen diajarkan maka kemandirian pangan pelan tapi pasti dapat terwujud. Tak hanya beras namun juga swasembada jagung, kedelai, dan sayur mayur juga buah-buahan.

Bukankan rasanya tragis negeri tropis yang berlimpah buah-buahan eksotis ini harus dibanjiri jeruk, apel, pir impor. Mengapa tidak memberdayakan petani buah? Apakah jalan pintas dengan impor buah ini lebih mudah dari pada berpanas hujan memberdayakan petani buah? Bukankah jika pemerintah punya political will kita bahkan bisa mengubah dari pengimpor buah  menjadi pengekspor buah seperti manggis, durian, salak, dan mangga.

Kemandirian sandang atau pakaian sebenarnya juga bisa. Kapas ditanam, dipintal jadi benang, ditenun dan jadilah busana produk Indonesia yang berkualitas.

Tak kalah pentingnya mandiri di bidang sumber daya manusia. Di kota-kota besar banyak tenaga luar negeri yang digunakan perusahaan-perusahaan besar yang sebenarnya tenaga dalam negeri pun kemampuannya tidak kalah. Apakah hanya karena keren dan bergengsi menggunakan tenaga dari luar negeri? Atau sindrom negara bekas jajahan?

Jika tenaga  kerja Indoesia dianggap masih kurang cakap ya, kembali tugas pemerintah untuk membenahi bidang pendidikan. Bukan hanya sekadar kebijakan Ujian Nasional yang penuh dengan rekayasa. Akan tetapi kebijakan pendidikan yang lebih menyeluruh, yang lebih menyentuh akar permasalahan pendidikan. Akan sangat merugi jika kita tertinggal dari bangsa lain gara-gara salah urus atau salah kebijakan di bidang pendidikan.

Swadesi, swasembada sebuah kata sederhana, namun sangat bermakna. Perlu kerja keras yang luar biasa dari pemimpin mau pun seluruh elemen bangsa ini untuk mewujudkannnya, namun bukan tidak mungkin kan? Jika kita mau memulainya pasti bisa!

BUDE BINDA

Banjarnegara, Senin 28 November 2011

KEMBALI KE ARTIKEL


LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun