Format Hubungan Pusat Daerah di Indonesia

Format hubungan pusat-daerah di Indonesia  mengalami perubahan sejak Reformasi. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi-provinsi, yang terbagi atas kabupaten dan kota. Setiap negara bagian, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahannya sendiri dan berwenang mengatur dan mengurus  urusan pemerintahan sesuai kewenangannya.