Mohon tunggu...
KOMENTAR
Pemerintahan

Pemekaran Wilayah Papua Berawal dari Aspirasi Warga dan Tokoh Masyarakat Papua, Bukan dari Pemerintah

7 November 2019   13:45 Diperbarui: 7 November 2019   14:03 50 0

Akhir-akhir ini, wacana pemekaran wilayah di Papua sedang hangat dibicarakan publik. Namun sayangnya, ada beberapa pelintiran informasi yang menyesatkan.

Pertama, perlu dipahami bahwa pemekaran wilayah itu bukan kebijakan dari pemerintah, melainkan masyarakat Papua sendiri yang meminta pemekaran di wilayahnya.

Pemerintah posisinya menyetujui usulan tersebut, sembari menyiapkan kajian yang diperlukan.

Sebagaimana diketahui, permintaan dari tokoh masyarakat Papua itu disampaikan saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka beberapa waktu lalu.

Hal ini seoerti disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu memaklumi perbedaan pendapat terkait isu ini adalah hal yang biasa. Tetapi, ia menggaris bawahi bahwa pemekaran wilayah di sana nampaknya cukup tepat.

Yang jelas, pemekaran di Papua ini ditujukan untuk mempercepat pambangun di kawasan tersebut. Selain itu, juga demi kepentingan keamanan dan persatuan bangsa.

Pihak yang menolak ide pemekaran wilayah tersebut sebenarnya agak lucu. Mereka menyalahkan Presiden Jokowi, padahal posisi pemerintah saat ini hanya menerima usulan kemudian dilanjutkan dengan kajian-kajian yang diperlukan.

Semua usulan dari tokoh masyarakat Papua itu dipertimbangkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi demi kebaikan dan kemajuan tanah Papua itu sendiri.

Seakan mereka lupa bahwa pihak yang mengusulkan pemekaran adalah warga Papua sendiri. Hal ini menunjukan bahwa kepentingan mereka ternyata berbeda dengan keinginan masyarakat keseluruhan.

Maka tak heran bila Menko Polhukam menduga bahwa mereka yang menolak pemekaran tersebut adalah sekelompok masyarakat yang ingin Papua merdeka.

Melalui wacana pemekaran Papua, kita akhirnya mengetahui siapa pihak yang mendukung Papua tetap bersatu dengan NKRI atau sebaliknya.

KEMBALI KE ARTIKEL