Problem Etika: Fenomena Korupsi pada Birokrasi Indonesia

Pada dasarnya birokrasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pelayanan publik. Aparat birokrasi berperan sebagai penyelenggara pelayanan publik guna melayani kepentingan masyarakat. Sehingga peran etika birokrasi pelayanan publik adalah penting untuk dapat dijadikan pedoman dan petunjuk. Aparat birokrasi dapat tahu apa yang perlu dilakukan supaya pelayanan publik dapat sesuai dengan etika. Pelayanan yang mengedepankan etika akan lebih diterima masyarakat karena memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di Indonesia dari sisi etika birokrasi telah diatur oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor 9 Tahun 2017 tentang kode etik dan perilaku.