, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu tentang kepastian siapa yang akan mengisi pos yang ditinggalkan Sandiga Uno selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta, terjawab sudah.
Adalah Ahmad Riza Patria, salah seorang kader terbaik Partai Gerindra yang terpilih menduduki kursi orang nomor dua di Ibu Kota negara tersebut. Alumnus Institute Teknologi Bandung (ITB) ini terpilih melalui sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, setelah sukses mengungguli pesaingnya dari Partai Keadilan Sosial (PKS), Nurmansyah Lubis.
Dari seratus orang anggota dewan yang terlibat dalam pemilihan, Riza unggul jauh atas pesaingnya itu dengan perolehan 81 suara berbanding 17. Sedangkan dua lainnya dinyatakan tidak sah.
Dengan demikian, Riza tinggal menunggu hari pelantikan saja agar statusnya resmi menjadi wakil gubernur sekaligus menunaikan tugasnya selaku abdi masyatakat.
Masalahnya, keberadaan Riza di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ini murni untuk bahu membahu bersama sang Gubernur, Anies Baswedan dalam membangun Jakarta serta memecahkan segala problematikanya atau ada kepentingan politik lainnya.
Dalam hipotesa sederahana penulis, membangun Jakarta serta mengurai benang kusut permasalahan di DKI Jakarta sudah barang tentu menjadi kewajiban mereka berdua, tak bisa ditawar lagi.
Kendati demikian, kepentingan politik pun tentunya juga tidak akan lepas. Pasalnya, jabatan yang Anies dan Riza duduki ini adalah jabatan politik yang dihasilkan dari proses politik juga. Maka dari itu, hampir bisa dipastikan kedua-duanya memiliki hidden agenda, baik itu untuk pribadinya maupun partai pengusung.
Lantas, bagaimana gerak langkah Anies ke depan paska Riza Patria ada dalam pemerintahannya sebagai wakil gubernur?
Sebagaimana diketahui, setelah ditinggal Sandiaga Uno karena mengikuti kontestasi Pilpres 2019 mendampingi Prabowo Subianto, Anies Baswedan seolah bisa bergerak liar dan bebas dalam menentukan kebijakannya.
Malah dengan kebebasannya ini, sudah sudah bukan rahasia umum, kebijakan yang dibuat Anies ini kerap bersebrangan dengan pihak pemerintah pusat.
Banyak contoh kasus yang membuktikan disharmonisasinya Anies Baswedan dengan pihak Istana.
