Cawapres nomor urut dua, Ma'ruf Amin dengan cepat mengatakan bahwa Romi dan kasusnya bukan bagian dari pilpres. Maklum, jelang pilpres dengan suasana yang sedikit memanas, tiba-tiba orang dekat Jokowi malah dihadiahi penjara oleh KPK. Kubu TKN kemudian mulai bersih-bersih dengan mengatakan bahwa penangkapan Romi bukti Jokowi tidak tebang pilih.
Kedua pembelaan tadi sah-sah saja dilakukan. Lumayan logis dan bisa diterima sebagian orang namun persoalan ini tidak sesederhana itu. Sebab, sebelum ditangkap KPK Romi sesumbar sudah melobi As Gym dan UAS agar netral dalam pilpres. Aa Gym telah mengklarifikasi bahwa ia tidak mungkin netral.
Soal TKI, Romi juga menyebarkan pernyataan bahwa Jokowi menelpon Mahatir Muhammad. Sayang, klaim itu kemudian dibantah Mahatir dan Indonesia kembali dipermalukan. Lalu bagaimana dengan kasus suap yang didugakan kepada Romi. Benarkah ini hanya kasus personal tanpa melibatkan orang lain termasuk Jokowi?.
Agak aneh bila ini kasus personal, bagaimana mungkin mereka yang menyuap mau menyuap bila Romi tidak memiliki kekuasaan atau didukung kekuasaan. Apalagi partai yang dipimpin Romi bukanlah pemenang pemilu, Romi juga menteri dimana jabatan diperjual belikan. Atas dasar apa para penyuap percaya bahwa Romi punya kekuasaan?
Pendapat pertama, Romi bisa saja menjual nama Jokowi dalam proses transaksional tersebut. Bisa pula menjual nama menteri agama Lukman Hakim. Narasi pendapat pertama ini mengabarkan bahwa Romi melakukan tanpa sepengetahuan Jokowi maupun Menteri agama. Pembuktiaan ini akan terungkap bila KPK melakukan penyidikan mendalam.
Pendapat kedua, Romi kurir yang melakukan kerja dengan restu Jokowi maupun Menteri Agama. Pendapat ini didasari posisi Romi didalam Tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf. Meski dibantah oleh TKN maupun Ma'ruf Amin, akan tetapi bantahan tersebut akan terbukti bila Romi berani jujur. Selain Romi, KPK juga harus berani jujur. Sebab, para penyuap tidak mungkin percaya apalagi mau menyuap bila Romi tidak didukung penguasa.
Karenanya wajar muncul dugaan kasus Romi dan pilpres sangat terkait. Soal pendapat penangkapan Romi merupakan bukti tidak tebang pilih, menurut saya ini pendapat yang gak paham konstitusi. Penangkapan dan skenario dilakukan KPK, dan lembaga anti rasuah itu tidak terikat dengan Presiden. Sebelumnya KPK malah pernah menangkap Ketua Umum parpol yang didirikan SBY. Jadi, kinerja KPK tidak ada sangkut paut dengan kinerja Presiden.
Publik malah mempertanyakan integritas Jokowi yang didukung para koruptor. Sebut saja Setya Novanto (Golkar), Idrus Marhan (Golkar), dan sekarang Romahurmuziy (PPP). Padahal slogan para pendukung Jokowi; "orang baik pilih orang baik". Lah sekarang bagaimana, koruptor juga dukung Jokowi bahkan tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf.
Pendapat ke-3, Romi bermain sendiri. Pendapat ini kurang rasional. Sebab lelang jabatan butuh kekuasaan. Sebagaimana uraian diatas, para penyuap bukan orang-orang tidak berpendidikan sehingga mustahil percaya begitu saja. Tentu ada garansi yang ditawarkan Romi.
Apapun pendapat kita, tentu hasil dari penyidikan KPK sangat kita tunggu. Kita berharap KPK tidak menyembunyikan fakta apapun. Publik butuh kejelasan agar tidak menjadi 'bola' liar ditahun politik ini. Apalagi Romi yang sangat dekat dengan Jokowi.
