Terungkapnya nama Nusron Wahid berdasarkan pengakuan Bowo Sidik Pangarso saat dilakukan penyidikan oleh KPK. Menurut Bowo, Nusron-lah yang memerintahkannya menyiapkan amplop-amplop itu.
Bowo Sidik Pangarso mengaku diminta Ketua Korbid Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan Golkar, Nusron Wahid, menyiapkan 400 ribu amplop serangan fajar.
Terkait dengan santernya informasi yang beredar tentang keterlibatannya namun Nusron Wahid telah membantah memerintahkan Bowo menyiapkan amplop itu. Dia juga mengaku tidak tahu-menahu soal amplop itu.
Bowo yang merupakan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar itu mulai tidak tahan sendirian sebagai tahanan KPK. Bowo mulai buka suara termasuk menyebutkan pihak-pihak yang ikut terlibat. Salah satu nama yang ia sebut adalah Nurson Wahid yang lain adalah rekan sejawatnya.
Dari media online disebutkan Nusron adalah politikus Golkar yang menjabat Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Dia ditunjuk partainya menggantikan Bowo Sidik sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Tengah I. Kedua politisi tersebut merupakan tim TKN Jokowi-Ma'ruf Amin.
Lebih jauh hendaknya KPK juga dapat menelurusi skandal ini termasuk sumber dana dan aliran dana. Sehingga publik dapat memperoleh informasi valid dari pihak berwenang.
Sebab sebelumnya disinyalir dana suap itu ada kaitannya dengan pilpres. Meskipun Bowo telah membantah jika amplop bercap jempol itu ada hubungannya dengan Pilpres 2019.
Namun kuatnya persepsi publik terhadap kepentingan pemenangan salah satu capres dalam skandal amplop serangan fajar itu telah menjadikan Jokowi sebagai sasaran kecurigaan masyarakat.
Persepsi publik itu cukup beralasan mengingat adanya petunjuk atau simbol "cap jempol" sebagai ikon paslon 01 dalam amplop berisi uang Bowo.
Tetapi TKN tetap menolak jika pihaknya terlibat. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menegaskan kubu 01 menolak politik uang. Soal kasus yang menimpa individu politikus dari partai pendukung Jokowi-Ma'ruf, itu adalah urusan masing-masing dan menjadi penegak hukum.
Oleh karena itu kita sangat berharap kepada KPK agar terbuka dan dapat membuka seterang-terangnya kasus skandal "serangan fajar" yang kini sedang ditanganinya. Walaupun tingkat kepercayaan publik terhadap KPK masih relatif lebih bagus daripada institusi penegak hukum lain namun tetap saja KPK harus transparan. (*)
