Pertanyaan sekarang, apakah anggaran tersebut bisa sepenuhnya dikuasakan untuk Kemhan? rupanya tidak bro. Dilansir CNBC, ternyata ada lima kuasa pengguna anggaran (KPA). Yakni Sekjen Kemenhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Kemenhan mengelola sekitar 21%. Mabes TNI 9%, AD 60%, AL dan AU masing-masing 20% dan 17%.
"Berapa persen alutsista? dari total anggaran 30%, sekitar Rp 50 triliun yang spesifik alutsista ada Rp 50 triliun dikelola Mabes TNI dan tiga angkatan," katanya Juru Bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak sebagaimana dilansir CNBC.
Yang pasti, penulis melihat komitmen Prabowo dan Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono, untuk memperkuat sektor pertahanan sangat kuat. Tak perlu diragukan. Prabowo punya sudut pandang yang sama dengan Jokowi. Yakni bagaimana memaksimalkan alutsista. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Kita lihat bahwa selama 100 hari kepemimpinan Prabowo-Sakti, mereka telah mencatatkan banyak kemajuan. Duet keduanya berhasil saling melengkapi dalam konteks penguatan di Kemhan.
Prabowo fokus bagaimana memetakan penguatan alutsista. Dia rajin 'blusukan' ke sejumlah negara untuk meng-update sektor pertahanan global. Termasuk membidik sejumlah kendaraan tempur negara-negara maju seperti Prancis hingga Rusia.
Terkait impor kendaraan tempur ini, menurut Dahnil sebagaimana dilansir CNBC, keputusan impor biasanya karena faktor pertimbangan spesifikasi, teknologi, kapasitas industri pertahanan dalam negeri.
Dia menegaskan Indonesia punya kemerdekaan untuk menentukan dari mana membeli alutsista. Sehingga tak ada kaitannya dengan persoalan politik. Misal harus dari AS, Rusia, Jerman, tak ada keharusan. Keputusan politik pembelian berangkat dari politik bebas aktif.
