Hal baru yang naik ke permukaan adalah budget pulsa untuk anggota DPR adalah sebesar Rp 14juta, dengan "kedok" sebagai tunjangan komunikasi kepada konstituennya. Jumlah yang sangat "wah" disaat kinerja anggota DPR ini banyak diragukan oleh masyarakat, jumlag yang sangat "wah" disaat anggota DPR banyak mendapatkan protes keras dalam hal apapun.
Lantas apa yang dilakukan oleh anggota DPR ini, sudahkah mereka menyentuh konstituennya ?
Contoh nyata adalah, saat voting menentukan hak angket Century atau mafia pajak. Mereka-mereka yang duduk di kursi empuk DPR ini apakah menelfon sebagian besar konstituennya untuk menentukan suara ? Ataukah penentuan suara setuju dan tidak setuju itu murni perintah atasan (baca: partai) ? Tak perlu survey saja kita sudah tahu koq, mana ada anggota DPR yang hafal dengan konstituennya, bahkan menyebut dapil yang diwakilinya saja mungkin mereka juga sudah lupa, entah lupa karena masa bodoh, atau lupa karena merasa sudah nyaman duduk di kursi empuk gedung DPR. Dan hasilnya adalah, seperti yang kita lihat di layar kaca, anggota DPR lebih memilih mendengarkan atasannya daripada mendengarkan konstituennya. Coba tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita pernah ditanya langsung oleh para wakil rakyat mengenai suatu kebijakan ? (nonsens)
"Elu jual, gua beli"
Sudahlah, kalau memang dana Rp 14juta itu untuk tunjangan pulsa masing-masing anggota DPR. Tapi, kita sebagai rakyat yang diwakili oleh mereka, berhak dong mendapat rincian mengenai penggunaan dana sebesar Rp 14juta/bulan itu. Dengan cara yang mudah sajalah, anggota DPR kan pasti mayoritas menggunakan seluler dengan layanan pasca bayar, adil dong bila kita meminta rincian tagihan per bulan. Dengan langkah ini, konstituen bisa melihat berapa jumlah tagihan pulsa per bulan dari anggota DPR, juga bisa melihat apakah digunakan dengan sebagai mana mestinya atau hanya untuk menelfon keluarga, menelfon atasan, menelfon tukang nasi goreng, menelfon tukang pijat.
Berani ???
