Pemerintah bisa turut campur menjaga ongkos parkir murah dengan turut membangun fasilitas parkir di lahan stasiun, seperti halnya membangun rel dan stasiun.
"Mestinya pemerintahlah yang turun tangan memperjelas fungsi park and ride di stasiun. Fasilitas itu (parkir) dimaksudkan mendorong penggunaan angkutan umum yang lebih baik, sehingga orang yang mau parkir mestinya dapat reward tarif parkirnya tidak mahal," jelas pengamat transportasi dari Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas ketika dihubungi detikcom, Jumat (6/9/2013).
Yang harus dilakukan pemerintah dalam hal ini Kemenhub, imbuh dia, adalah ikut campur dalam pembangunan tempat parkir di stasiun, seperti pemerintah menyediakan prasarana kereta. Dananya, tentu bisa diambil dari APBN.
"Kalau menggunakan APBN tidak ada alasan untuk PT KAI membuat tarif parkir itu mahal. Kalau itu (parkir) dibangun PT KAI yang kemudian membutuhkan investasi sendiri jadinya ada alasan PT KAI itu sebagai imbal investasi. Jadi pemerintah mestinya tak menyerahkan ke operator, karena kalau operator itu bisnis," imbuhnya.
Apalagi, imbuhnya, PT KAI bisa menentukan sendiri tarif parkirnya. Maka semakin dibutuhkan campur tangan pemerintah dalam pembangunan fasilitas parkir ini.
Menanggapi perubahan tarif parkir di stasiun ini, Ketua Umum Asosiasi Penumpang Kereta Api (Aspeka) Ahmad Safrudin mengatakan, tarif parkir di area stasiun seharusnya dibuat murah untuk menarik pengguna kendaraan pribadi berpindah ke angkutan umum massal.
”Kalau tarif parkir mahal, tentu tidak menarik bagi pengguna. Tarif parkir progresif dan mahal itu seharusnya diterapkan di kawasan bisnis, komersial, atau pusat kota,” katanya.
Dia mengatakan, KRL juga diandalkan sebagai moda transportasi menuju pusat kota Jakarta. Oleh karena itu, kereta komuter ini berperan mengurangi kemacetan. Untuk mendukung meningkatnya jumlah penumpang KRL, ketersediaan area parkir di stasiun juga merupakan kebutuhan. Pengelola parkir seharusnya tidak memandang parkir
dalam stasiun sebagai lahan bisnis semata, tetapi juga sebagai kesatuan untuk mengatasi kemacetan.
