Tidak Benar A.M. Fatwa (Ketua Badan Kehormatan) Memaksa Pimpinan DPD Tanda Tangani Tata Tertib

Pertama, perlu ditegaskan bahwa sejak di ketok palu pada pengesahan draf tatib yang dilaporkan Pansus Tatib pada Sidang Paripurna (Sipur) DPD tanggal 15 Januari 2016 maka bukan lagi draf, tapi sudah merupakan putusan yang harus ditandatangani Pimpinan DPD sebagai suatu keharusan administratif.

Sebelum Sipur tanggal 17 Maret 2016 telah diinformasikan pada saya beredarnya pengumpulan tandatangan apa yang mereka sebut “Mosi Tidak Percaya” kepada Pimpinan DPD, yang nantinya akan disampaikan kepada Badan Kehormatan (BK). Bahkan kepada saya pun disodorkan untuk ikut bertandatangan dan tanpa dibaca saya langsung menolak, karena sebelumnya sudah mendengar cerita tentang maksud dan tujuannya yang pasti akan menjadi “PR” bagi BK yang tidak mudah menyelesaikannya.