Dalam sepekan ini, kita menyaksikan dua demonstrasi yang cukup besar di depan Istana Negara, Jakarta. Yaitu, di awal pekan lalu terdapat demo pegawai honorer K2, sedangkan pada Hari Jum'at kemarin (2/11) ada demo Bela Tauhid II.
Kedua demonstrasi ini cukup menarik untuk diamati karena memiliki garis merah yang bisa ditarik diantara keduanya. Demonstrasi itu memang melibatkan dua entitas kelompok yang berbeda, namun bila ditelaah dengan cukup detail maka bisa terlihat memiliki tendensi yang sama.
Sebelum berpanjang lebar dan tanpa tedeng aling-aling, mari kita langsung simak dua potongan kejadian dalam sepekan ini, berdasarkan fakta di lapangan. Keduanya akan menunjukkan sisi lain dari politik Indonesia yang panas hari-hari ini.
Demonstrasi Pegawai Honorer: Dari Kontrak Politik hingga Berita Hoaks
Awal pekan lalu, ribuan tenaga honorer K2 berdemo di depan Istana Negara, Jakarta pada Selasa (30/10) hingga Kamis (1/11). Tenaga honorer yang bergabung dalam Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) itu menuntut agar diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Koordinator lapangan aksi demo tersebut, Titi Nurbaiti, mengatakan bahwa pihaknya tidak akan beranjak pergi jika tidak ada kepastian dari pemerintah. Bahkan hingga harus bermalam di seberang Istana. Hingga akhirnya mereka merasa kecewa karena Presiden Jokowi tidak menemuinya.
Menariknya, dalam salah satu pernyataannya, forum guru honorer itu mengancam tak akan memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo yang akan maju kembali pada Pemilihan Presiden 2019. Pernyataan politis ini muncul di tengah-tengah orasi massa aksi.
"Pak Jokowi mau nyalon nih, ada massa begitu banyak, berarti kan enggak butuh suara (guru honorer). Ya sudah kalau enggak butuh suara," kata Titi
Menurut koordinator FHK2I itu kalau begini terus caranya, Presiden Jokowi bisa kehilangan suara guru honorer di Pilpres 2019 nanti. Padahal, jumlah guru honorer di seluruh Indonesia ini cukup besar, yakni mencapai 438.000. Angka ini belum termasuk para keluarga mereka hingga orang-orang yang ikut bersimpati terhadap nasib guru honorer.
Bagian lain dari FHK2I memiliki sikap politik yang lebih tegas lagi terkait hasil demonstrasi tersebut. Karena kecewa dengan hasil demo itu tenaga honorer yang bergabung dalam FHK2I Sukabumi berencana akan melakukan kontrak politik dengan capres nomor urut dua.
Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua FHK2I Kabupaten Sukabumi, Kamaludin Supandi. Keputusan itu dilakukan karena pemerintahan Jokowi dianggap tidak berpihak kepada tenaga honorer K2.
