Pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki prestasi yang membanggakan dalam menggenjot penerimaan negara. Keberhasilan ini bahkan sampai melebihi target penerimaan yang sudah ditentukan.
Alhasil, pemerintah pun menerima pujian dari berbagai kalangan. Termasuk dari anggota legislatif asal Partai Golkar, Misbakhun.
Anggota Komisi XI DPR bidang Keuangan itu memuji keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi dalam mencapai target penerimaan negara sebesar Rp 1.896,6 triliun atau 100,1 persen dari target APBN 2018 sebesar Rp 1894,7 triliun.
Sejak awal, pemerintahan Presiden Jokowi memang sudah bertekad untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi.
Hal itu dilakukan dengan menggenjot penerimaan negara dengan merencanakan dua program besar yakni program tax amnesty dan merombak UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Hasilnya, program tax amnesty terbukti sukses dan menjadi salah satu cerita keberhasilan program pengampunan pajak di dunia dengan mencatat deklarasi harta para wajib pajak dengan total Rp 4.855 triliun. Selain itu, tax base (basis pajak) Indonesia juga mengalami perbaikan.
UU Tax Amnesty memungkinkan peningkatan penerimaan negara dari pajak SDA, pelayanan publik dan pengelolaan kekayaan. Sehingga SDA Indonesia dapat digunakan sepenuhnya untuk pembiayaan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Apa yang dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi ini tak mungkin bila tidak memiliki visi dan kemauan yang kuat. Oleh karenanya, kerja nyata di bidang fiskal ini perlu diapresiasi dan dilanjutkan ke depannya.
Untuk pemimpin pemerintahan, kita sebaiknya percaya kepada kandidat yang telah bekerja dan memberikan hasil nyata. Bukan mereka yang baru berwacana, tetapi sudah belagak seolah paling berkuasa.
Indonesia harus dipimpin oleh orang yang tepat dengan rekam jejak yang baik. Pemimpin yang sudah bekerja dengan baik harus kita beri kesempatan untuk melanjutkan kembali.
