Dolar AS Sudah Lambung Mencapai 14 Ribu Rupiah

Pak Joko Widodo, Ekonomi Rakyat Bagaimana? Mampukah sebagian besar dari rakyat bisa bertahan hidup disamping pembangunan infrastruktur yang selalu didegung-degungkan? Pembangunan  infrastruktur jalan tol yang dibangun dengan hutang, ternyata dijual kepada investor kapitalis sehingga biaya transportasi semakin mahal disamping kemacetan dan harga BBM yang mahal juga. Akhirnya infrastruktur jalan tol yang dibangun bukannya  bisa menekan biaya transportasi dan meningkatkan daya saing produk. Malah melemahkan daya saing karena adanya beban baru pembayaran tambahan.

Mempercepat konektifitas akan tetapi konektifitas yang berbayar di seputaran P. Jawa dan P. Sumatra yang dibuktikan dengan semakin mahalnya harga kebutuhan hidup masyarakat, karena ada bayaran tambahan baru yaitu jalan tol berbayar.

Infrastruktur yang dibangun oleh Jokowi adalah sangat bermanfaat bagi para investor asing nantinya, dimana berbagai perkebunan yang mereka bangun untuk kebutuhan ekspor akan mempermudah transportasinya. Bagi banyak individu rakyat, tetap saja peningkatan pendapatan semakin sulit dan biaya kehidupan semakin mahal. Oleh karena itu infrastruktur yang dibangun tidak akan berdampak signifikan terhadap peningkatan taraf ekonomi kebanyakan rakyat.      

Diseluruh pelosok Indonesia, jika semua orang kalau ditanya tentang harga kebutuhan sehari hari, semua rakyat mengatakan bahwa beban kehidupan sekarang ini semakin mahal dan sangat memberatkan setelah Joko Widodo berkuasa. Semua harga kebutuhan hidup rakyat harganya tinggi dan daya beli rakyat juga semakin lemah, produktifitas rakyat semakin mengecil.

Dalam 4 tahun lebih kekuasaan Presiden Joko Widodo sejak 2014, harga BBM bisa naik sebanyak 12 kali dan naiknya sering diam diam tanpa ada pengumuman terlebih dahulu yang tidak pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya. Ini adalah prestasi negatif sedunia yang pernah terjadi dari seorang Presiden. Sehingga berdampak kepada beban kehidupan rakyat yang semakin berat, sulit dan mahal. Selanjutnya, ekonomi nasional tidak bisa diandalkan oleh seluruh rakyat untuk bisa menkondusifkan iklim investasi UKM sektor riel sehingga banyak masyarakat UKM dengan terpaksa berhenti usaha karena sangat labil naiknya harga bahan baku yang berdampak kepada daya saing produk lokal UKM tidak bisa bersaing dengan produk yang sama dari importasi secara serampangan berasal dari China Beijing.  

Pada hari ini, Harga US 1 Dollar sudah mencapai Rp. 14.425,- per 11/07/2018 yang dipaksakan oleh BI untuk menurunkan rupiah dengan suntikan dana sekitar puluhan triliun rupiah  didalam keterbatasan tabungan devisa Negara. Kita semua perlu mewaspadai pernyataan dari Lembaga rating Standard and Poor's (S&P) yang memprediksi rupiah bakal melemah sampai ke level Rp.15.000,- hingga Rp. 16.000,- per dollar AS.

Walaupun ada program importasi daging Kerbau dari India, harga protein daging sapi tidak bisa bertahan turun Rp. 85.000,- malah bertahan pada harga Rp.135.000,-/Kg semakin tidak terjangkau oleh rakyat kebanyakan, telur dan daging ayam di konsumen yang selama ini bisa terjangkaupun sekarang berada dalam posisi sangat mahal pada harga telur Rp. 31.500,-/Kg begitu juga dengan harga daging ayam Rp.48.000,-/ekor 850 gr. (catatan dikonsumen akhir pada 11/07/2018). Tercatat sebagai harga telur dan daging ayam (harga protein) termahal dalam sejarah perayaman di Indonesia.  

Harga BBM mahal, harga kebutuhan hidup mahal, harga beras mahal, harga protein untuk asupan gizi mahal, bisa kita katakan bahwa asupan protein untuk mendukung kesehatan masyarakat semakin rendah sehingga kesehatan masyarakat semakin rentan saja. Tidak hanya harga protein yang semakin tidak terjangkau malah harga sayur mayur sebagai asupan vitamin dan mineral juga turut melambung harganya.

Semakin tidak terjangkaunya bahan kebutuhan hidup bagi masyarakat, dampaknya adalah porsi asupan makan dan gizi kedalam tubuh mayoritas rakyat Indonesia volumenya semakin sedikit yang mengakibatkan kerentanan kesehatan masyarakat. Dampaknya adalah rumah sakit semakin penuh sesak dan BPJS juga semakin kerepotan karena ketiban serta menanggung unmanageable by rezim terhadap situasi kehidupan dan ekonomi rakyat. Semangat pembangunan infrastruktur dengan hutang yang berlebihan, meninggalkan dan menterlantarkan rencana panjang pembangunan ekonomi rakyat yang menjauhkan "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Posisi hutang Indonesia saat ini (Pemerintah dan Swasta) sudah mencapai Rp. 5.021,- Triliun (Rp.2.585,- T Pemeintah dan Rp.2.436,-T Swasta) . Artinya adalah sangat lemahnya kemampuan financial dalam negeri untuk bisa mandiri membiayai kebutuhan dana pemerintah dan swasta dalam negeri yang akhirnya mau tidak mau harus berhutang ke luar negeri. Hal ini bisa terjadi karena kemampuan ekspor dari dalam negeri yang sangat lemah serta juga daya saing produksi dalam negeri yang sangat lemah (devisit neraca perdagangan).          

Pertanyaan kita semua, mampukah pemerintah Indonesia berkinerja dalam kerjanya bisa berbuat solusi untuk meningkatkan harga diri rupiah sehingga bisa menguat kembali ? Selanjutnya mampukah Pemerintah untuk membuat program meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh Rayat sebagaimana didalam misi dan cita cita serta harapan  semua UU yang mendasari UUD 1945 ? (Kinan Lambong).