[caption id="attachment_203176" align="alignleft" width="300" caption="Peggi Patrisia Pattipi"][/caption] Jakarta | www.green.pkb.or.id || Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR meminta pemerintah meninjau ulang rencana impor beras dari luar negeri. Pasalnya, kebijakan tersebut akan mempengaruhi penurunan nilai hasil petani saat panen kelak. Pernyataan keras tersebut disampaikan legislator asal Papua dari Fraksi PKB DPR, Peggi Patrisia Pattipi, saat ditemui wartawan usai Halal bi Halal dan Rapat Pleno FPKB DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, kemarin (30/8). Lebih lanjut Peggi meminta pemerintah bisa menunjukkan sikap adilnya dengan mengeluarkan kebijakan yang pro petani. "Pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan import beras secara komprehensip. Jika tidak, hal itu akan merugikan petani sendiri," kata Anggota Komisi IV itu. Sebagaimana diberitakan media massa, kebijakan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan tentang rencana MOU Indonesia-Kamboja perihal import beras dari Kamboja yang nilainya sekitar 100.000 metrik ton untuk jangka waktu lima tahun ke depan dengan alasan untuk cadangan beras dalam waktu lima tahun ke depan harus dikaji ulang secara serius karena hal itu akan merugikan petani kita. Menurut Peggi, kajian ulang terhadap kebijakan tersebut mutlak dilakukan demi membela kepentingan petani dan mempertahankan harga diri bangsa. "Petani kita itu sudah miskin. Jangan ditambah lagi penderitaan mereka dengan mengimpor beras", katanya. Dikatakan, terkait dengan pentingnya mengkaji ulang kebijakan tersebut, Peggi mengusulkan langkah-langkah strategis sebagai solusi alternatif jangka panjang, yaitu: Pertama, Mengefektifkan koordinasi antar kementerian dan pihak-pihak terkait lainnya dan petani untuk memastikan perlu-tidaknya kebijakan import beras ke depan. Kedua, Memastikan stock beras dan kebutuhan beras secara nasional. Ketiga, Memetakan daerah-daerah yang potensial dikembangkan produksi beras untuk dijadikan lumbung pangan nasional. Keempat, Melakukan upaya strategis untuk menjamin harga gabah dan beras di saat panen dan pasca panen demi kesejahteraan petani. Kelima, Perlu pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan varitas unggulan dalam negeri. "Ini harus dilakukan pemerintah agar petani kita bisa lebih makmur", katanya. Kebijakan impor beras di mata Peggi hanya akan menguntungkan segelintir orang yang memanfaatkan keadaan, sementara nasib petani akan tetap miskin. | kholilul rohman ahmad | muh arwani |
