Mohon tunggu...
Khodijahpwkuniversitasjember
Khodijahpwkuniversitasjember Mohon Tunggu... Mahasiswa - mahasiswa

Suka mencoba hal baru terutama hal baru yang membuat diri sendiri tertantang.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Belenggu Kemiskinan Darurat Inflasi

10 Oktober 2022   12:34 Diperbarui: 10 Oktober 2022   12:47 227
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Presiden juga menyampaikan bahwa ia ingin kita semua kerja konkret bersama-sama. Seperti membersihkan lingkungan-lingkungan kumuh, air bersih dan juga terkait income.

Kemiskinan juga menyebabkan masalah lainnya, seperti timbulnya lingkungan kumuh, gelandangan, serta kejahatan kriminalitas yang tinggi.

Lonjakan angka kemiskinan tidak hanya terjadi di Indonesia. Negara maju seperti Inggris dan Amerika dikabarkan tengah genting krisis perekonomian juga.

Menurut berita yang beredar, angka gelandangan di Inggris meningkat pesat. Itu terjadi karena dampak inflasi yan sedang terjadi di Inggris.

Di Surabaya sendiri gelandangan sudah banyak berkeliaran, kalau kita lihat banyak sekali gelandangan yang tidur di depan Toko ataupun tempat fasilitas lainnya. Membuat pandangan dan keestetikan Kota Surabaya jadi berkurang. Belum lagi ada permasalahan anak putus sekolah karena biaya yang kurang memadai.

Mereka yang putus sekolah karena masalah ekonomi biasanya akan terpaksa bekerja padahal mereka masih di bawah umur. Kasus seperti ini banyak terjadi di kota-kota besar di Indonesia.

Menyikapi angka kemiskinan yang terus naik, Cak Ji (panggilan umum Walikota Surabaya)  mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya telah menyiapkan berbagai skema kebijakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat meningkatkan pendapatan per kapita serta menekan kemiskinan pada 2022.

Pemkot Surabaya tengah merampungkan peraturan wali kota (perwali) tentang keluarga miskin. Aturan itu bakal menjadi rujukan bagi camat serta lurah untuk menetapkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, perwali keluarga miskin itu segera disahkan. Regulasi yang mengacu pada peraturan gubernur (pergub) tersebut berisi kriteria MBR.

Sebelum aturan tersebut disahkan, pemkot menghimpun masukan dari lurah, camat, dan OPD terkait. Saran dari beberapa pihak akan dibutuhkan agar tidak ada persepsi atau cara pandang yang berbeda saat penerapannya. Serta agar data yang dihasilkan juga bisa akurat dan dana akan tepat sasaran. Semua akan ditinjau dan dikaji terlebih dahulu.

Definisi rumah bagi keluarga miskin, misalnya. Pada aturan sebelumnya, warga yang lantai rumahnya masih tanah dan berdinding bambu memenuhi kriteria MBR. Namun, hal itu sudah sangat jarang ditemukan di Kota Surabaya. Peraturan akan diubah menjadi tembok rumah minimal tanpa lapisan atau sudah berlumut.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun