1
Sejak Peringatan Detik-Detik Proklamasi 17 Agustus 2019 yang baru lalu, sedikitnya terdapat 3 (tiga) serangan 'politik' yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Beberapa dari serangan tersebut masih berjalan hingga kini dan sepertinya tidak akan bertahan hingga pertengahan bulan depan.
Beberapa 'serangan' politik tersebut diantaranya adalah pertama (1), setelah gagal mengangkat isu 'komunisme' dalam berbagai tataran di level pemerintahan, maka beberapa skenario dan framing politik pun mulai dimainkan seperti memutar ulang ceramah Ustad Abdul Somad (UAS) yang dilakukannya pada 2016. Tujuannya jelas untuk meletakkan friksi antara muslim dan non muslim kembali mengemukan dan berada pada tataran teratas.
Penguatan kondisi tersebut dilakukan dengan skema paralel, berupa pelecehan mahasiswa Papua di Jawa Timur yang mengedepankan perseteruan antar ras dan sedikit 'bumbu' perseteruan agama, di mana masyarakat Jatim yang mayoritas muslim berupaya dibenturkan dengan warga Papua yang non muslim.
Praktik kerusuhan pun telah dikobarkan di Papua dengan dibakarnya kantor DPRD Papua Barat. Tidak berhenti hingga disini, provokasi massif juga dilakukan di hampir seluruh Papua seperti Nabire dan Manokwari yang membenturkan masyarakat langsung dengan aparat Kepolisian setempat.
Mengapa Papua? Para aktor pembuat dan skenario ini mengetahui dengan pasti bahwa Presiden Jokowi sangat memberikan perhatian lebih terhadap provinsi ini. Oleh karena itu untuk "menarik" Presiden langsung pada permainan dibuatlah skenario Papua ini.
Untuk tahap awal sepertinya efektif, Presiden langsung turun tangan menenangkan permasalahan dan keributan yang terjadi dengan ajakan seorang sahabat untuk segera kembali bersatu dan meninggalkan segala bentuk anarkisme serta kerusuhan.
"Jadi, saudara-saudaraku, Pakce Mace, mama-mama di Papua, di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan. Oleh sebab itu sebagai saudara sebangsa setanah air, yang paling baik memaafkan. Emosi itu boleh tapi memaafkan itu lebih baik. Sabar itu juga lebih baik," kata Jokowi.
Jokowi meminta masyarakat Papua percaya kepada pemerintah. "Pemerintah berusaha menjaga kehormatan dan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat. "Yakinlah pemerintah menjaga kehormatan dan kesejahteraan Pakce Mace, mama-mama yang ada di Papua dan Papua Barat," ujarnya.
Di lain pihak, para provokator terus menggiatkan upaya peningkatan skala friksi antar ras (Jawa-Papua), harapannya terjadi bentrokan ras muslim dan non muslim segera terwujud untuk mendegradasi legalitas pemerintahan.
Bayangkan bila terjadi konflik suku, agama dan ras (SARA) di Indonesia, melalui kenyataan ini sejumlah elit politik tengah memainkan peran untuk memberikan tekanan kepada pemerintahan Presiden Jokowi dan membuka ruang dialog pada aktor dibelakang layar kerusuhan itu untuk ikut campur mengendalikan pemerintahan, terutama pengendalian dalam bidang ekonomi.
Kentos Artoko
