[caption id="attachment_79994" align="alignright" width="300" caption="Ilustrasi/Admin (Kompas)"][/caption] Partai Komunis Indonesia ( PKI ) pada masa orde baru menjadi partai yang sangat terlarang dan terhinakan. Hingga saat ini PKI masih menjadi partai terlarang walaupun tahanan politik yang terkait dengan partai ini sudah dibebaskan . Dasar PKI....!!!, kata2 seperti itu menjadi kata umpatan yang berkonotasi menghinakan seseorang keluar dari mulut orang yang sedang marah. Tentu saja masyarakat Jogya menjadi sangat berang mendengar ucapan ruhut yang menyamakan gerakan demo mendukung Sri Sultan HB X seperti gerakan PKI tahun 1965. Tantanganpun datang dari Jogyakarta agar Ruhut Sitompul mempunyai keberanian tampil di Jogya. Bukan Ruhut Sitompul kalau tidak bikin susasana tambah rame seperti halnya memanggil Jusuf Kalla dengan sebutan "Daeng" yang membuat masyarakat Sulsel menjadi marah. Kali ini ucapan yang menyulut kemarahan itu keluar lagi dari mulut mantan pengacara yang beralih ke dunia politik. Ucapan Ruhut tentunya sudah difikirkan dari aspek hukumnya, menyamakan gerakan demo pendukung Sultan HB X dengan gerakan PKI tahun 1965 tentu sulit dicari pasal hukumnya jika ingin menuntutnya walaupun kata2 itu seperti menghinakan. Itulah Ruhut yang pandai bersilat lidah memancing kemarahan masyarakat Jogyakarta pendukung Sri Sultan HB X. Tetapi dari ucapan itu sesungguhnya akan terlihat seberapa besar peta kekuatan pendukung Sri Sultan HB X yang sesungguhnya. Sebab, ucapan yang menuai reaksi tersebut secara langsung akan mengalihkan perhatian pada Ruhut, konsentrasi akan pecah karena sibuk mengurusi ucapan Ruhut. Polemik baru sudah terbangun, kalau sebelumnya masyarakat Jogyakarta menghadapkan SBY dengan Sri Sultan HB X, kini masyarakat mengarahkan perhatiannya kepada Ruhut Sitompul yang dinilai sebagai badguy. Sebagaimana ucapan Mubarok yang melecehkan golkar dengan prediksi perolehan suara partai Golkar 2,5 % hasil pemilu lalu, SBY pun tampil sebagai Wiseguy dengan meminta maaf pada partai Golkar atas ucapan petinggi Partai Demokrat yang dibidaninya itu. Pola yang sama seperti terulang, kini rakyat Jogyakarta dibuat marah oleh Ruhut Sitompul, namun apakah SBY akan muncul sebagai sosok Wiseguy sebagaimana yang dilakukan terhadap partai Golkar, kemungkinan akan seperti itu, SBY kemungkinan akan meminta maaf atas ucapan Ruhut sekaligus membangun simpati. Tak hendak mendahului kemungkinan yang terjadi, dalam politik apapun dapat dilakukan dengan melempar umpan dan bola panas. Apalagi hal itu menyangkut sebuah kebijakan pemerintah pusat yang harus diterapkan di DIY untuk menjaga kredibiltas pemerintah pusat. Tak kurang Patrialis Akbar, politisi PAN dan Menkumham ikut bersuara menjelaskan tentang RUU DIY, sepertinya tafsiran bebas RUU DIY sudah dikumandangkan yang antara lain jika Sri Sultan HB X dan Paku Alam sebagai cagub dan ccawabup tunggal, maka pasangan itu dapat diangkat sebagai Gubernur dan wakilnya secara aklamasi oleh DPRD DIY. Sepertinya terjadi test case plan A dan Plan B atau Plan C agar tidak terlihat pemertintah pusat tunduk pada tekanan publik Jogyakarta. Terlebih pemerintah pusat berdalih hasil survey yang katanya mayoritas masyarakat Jogyakarta lebih suka pemilihan Gubernur ketimbang penetapan. Dalih bisa saja dibuat, hasil survey bisa direkayasa, RUU DIY bisa dikaburkan yang menimbulkan perdebatan panjang. Partaipun ikut bersuasa karena Sri Sultan HB X terlibat pada sebuah partai yang tentunya bukan Partai Demokrat. Cerita akan menjadi lain jika Sri Sultan HB X adalah kader partai keraton atau partai Mataram. Gerakan demo rakyat Jogya pendukungt Sri Sultan HB X seperti gerakan PKI 1965, itu kata Ruhut Sitompul yang faktanya segera mengundang reaksi, perhatian kini ditujukan kepada dirinya yang mungkin telah difikirkan reksinya sebagai pengalihan perhatian untuk melindungi kepentingan pemerintaham dibawah SBY yang tidak rela ada gubernur seumur hidup.
