Makar di Medsos, Polri Akan ke Mana?

Kalau kita bicara aksi demo 411, dalam pikiran waras saya mestinya tidak berdiri sendiri menuntut Ahok dipenjarakan karena dituding telah menistakan agama Islam. Kini, pihak kepolisian dihadapkan pada pilihan yang dilematis. Ibarat buah simalakama, memenuhi tuntutan pendemo atau mengabaikan implikasinya sama, kegoncangan politik.

Ahok, bisa disebut menjadi pintu masuk dari celah hukum menuju ranah politik menjadikan kepolisian berada pada garda paling depan.  Tak pelak lagi, pihak kepolisian harus mencari alasan politik pula untuk meredam aksi lanjutan. Indikasi makar, mungkin alasan tersebut adalah yang paling tepat. Seperti yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi, ditunggangi oleh aktor politik. Dari mana informasi indikasi makar tersebut ?  Menurut Kapolri dari google, dari medsos !

Makar versi google, versi medsos yang menjadi alasan pelarangan aksi demo jilid III  tersebut langsung menjadi viral dan menjadi bahan olok-olok netizen. Sebelumnya,  Presiden Jokowi  telah mengadakan pertemuan dengan sebut saja para tokoh oposan untuk berdialog. Hasilnya ?  Keluar maklumat pelarangan aksi 2 Desember 2016,  namun isinya tata tertib penyampaian pendapat antara lain jangan di Bundaran HI atau sholat Jum`at di jalan MH Thamrin dan Jl. Sudirman karena mengganggu ketertiban umum.

Pertemuan antara tokoh - tokoh diluar pemerintahan dengan Presiden Jokowi tidak lantas menyurutkan rencana aksi  lanjutan sampai akhirnya keluar amanat tata tertib unjuk rasa.   Mestinya, kalau memang terjadi upaya makar terhadap pemerintahan yang sah dan membahayakan keselamatan negara, bukankah Presiden memiliki kewenangan mengeluarkan maklumat negara dalam keadaan darurat ?

Sejak Pilpres 2014, penggunaan media sosial begitu gencar dalam membangun opini menjadikan suara rakyat terbelah sampai saat ini antara pro kontra terpilihnya Presiden Jokowi. "Prilaku" Ahok menjadi jalan masuk menggoyang pemerintahan Jokowi walaupun suara yang dikumandangan adalah tudingan penistaan agama. Tokoh2 ulamapun ikut bersuara.

Suara para ulama tersebut membuat marak celoteh netizen  didalam media sosial yang menyasar Presiden Jokowi.  Apakah suara medsos seperti ini yang disebut indikasi makar ?  Jika  demikian terlalu dini menyebut suara medsos tersebut sebagai indikasi makar. Masuk akal pada akhirnya yang disebut maklumat  berisi tata tertib unjuk rasa.

Harus diingat, menengok sejarah kemerdekaan bangsa ini tak lepas dari peran ulama. Persaudaraan Islam harus diakui menjadi benteng pemersatu perjuangan melawan penjajah. Allahu Akbar, suara Bung Tomo melalui radio telah memompa semangat mengusir tentara sekutu di Surabaya, pengorbanan para pejuang itu bukan semata-mata untuk rakyat Surabaya melainkan untuk rakyat Indonesia.

Kali ini, aksi para umat muslim ini menjalar keseluruh Indonesia, seharusnya dapat dipahami bahwa sesungguhnya garda NKRI adalah persaudaraan muslim, agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia.  Tak mengherankan parade Bhineka Tunggal Ika kurang mendapat respon dibandingkan aksi tuntutan penjarakan Ahok. 

Tak pelak lagi, aksi umat muslim ini diikuti oleh tokoh politik. Dengan mudah para tokoh politik itu berganti label sebagai umat muslim yang merasa tersinggung oleh statemen Ahok. Dan harus pula diingat, bahwa parpol berisi manusia-manusia yang beragama yang mayoritas beragama Islam. Antara suara keagamaan dan politik sudah membaur. Namun, dalam politik menggunakan dalih agama adalah hal yang lumrah sebab politik akan menggunakan bargaining dengan segala macam cara termasuk menggunakan kekuatan keuangan.  Maka diikuti dengan himbauan Cash Rush atau penarikan uang yang dikhawatirkan akan menggoncangkan ekonomi untuk menekan pemerintahan Jokowi.

Agaknya kini Polri dan TNI harus memilih, pilihan itu sama-sama sulit sehingga tak ada jawaban yang tepat untuk alasan melarang aksi 2 Desember mendatang, info dari medos ketika ditanya sumber informasi makar. Apakah jawaban tersebut untuk mengelak sinyalemen aksi 411 ditunggangi oleh tokoh politik seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ?