Jika anda berkunjung ke Jogja, maka pasti akan anda saksikan tebaran atribut “pro-penetapan” dan yang paling sering akan terlihat adalah tulisan “penetapan harga mati”. Spanduk dan bendera pro-penetapan menghiasi wajah Jogja. Entah sebagai bagian dari menambah estetika kota atau cuma sekedar memaksakan kehendak, atribut-atribut itu makin lama makin lusuh pula. Kotor. Sobek-sobek.
Lusuhnya atribut pro-penetapan tersebut tampaknya juga seiring dengan semakin pudarnya semangat pro-penetapan di DI Yogyakarta. Selain (mungkin) karena gelontoran dana dari para pengusaha dan calon investor tidak lagi gampang diperoleh untuk memobilisasi massa, wacana penetapan untuk Sultan sebagai gubernur juga memang sudah harus kalah oleh realitas.
Tidak ada lagi penetapan seumur hidup untuk Sultan. Penetapan juga tidak lagi otomatis Sultan adalah gubernur. Mengapa? Karena sangat terbuka kemungkinan bisa muncul calon gubernur baru dari rakyat sesuai aspirasi masyarakat.
Inilah yang harus kita rayakan bahwa akhirnya DI Yogyakarta siap-siap menuju pemilihan gubernurnya yang baru. Gerhana Sultan sebagai gubernur tampak makin nyata sehingga kita sebagai warga Jogja yang berdaulat harus siap melangkah ke depan, tidak lagi terjerumus dalam romantisme sejarah yang tidak ada sangkut pautnya dengan kesejahteraan rakyatnya.
Penetapan bukan ideologi untuk mencapai kesejahteraan. Satu-satunya jalan untuk memeratakan kesejahteraan dan hak politik warga Jogja adalah dengan pemilihan. Tidak ada lagi intimidasi karena alasan tanah, karena alasan kualat dengan raja, karena alasan subversive, karena alasan klenik. Rakyat berdaulat lebih mudah mengawasi pemerintahannya. Jadi, ada gunanya juga kita punya DPRD Prov DIY dan susah-susah nyoblos di pemilihan legislatif propinsi.
Slow but sure, kita sambut pemilihan gubernur DIY dengan gembira ria! Tapi, tentu sesuai slogan Pak JK, “lebih cepat lebih baik” kita punya gubernur baru.
