Mohon tunggu...
Kaum Milenial
Kaum Milenial Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi Amankan Pasokan Pangan di Indonesia

29 Juni 2018   14:41 Diperbarui: 29 Juni 2018   14:44 382
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Persoalan pangan menjadi perhatian serius yang dijadikan prioritas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mantan Walikota Solo itu pun bercita-cita ingin mewujudkan Indonesia menjadi lumbung pangan pada 2045 nanti. Untuk itu, beberapa langkah pun telah disiapkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Satu hal yang paling dekat adalah stabilisasi harga pangan.

Stabilisasi ini terkait dengan pengaturan pada stabilitas pasokan dan harga di pasaran. Praktis, pembersihan mafia pangan pun menjadi urusan yang mendesak. Langkah kerja itu tampaknya telah cukup berhasil. Pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini, harga pangan tidak mengalami gejolak sebagaimana pada masa sebelumnya.

Kemudian, pasca stabilisasi pemerintahan Presiden Jokowi mulai menyasar pada swasembada  pangan secepat mungkin. Ini untuk mengantisipasi agar pemerintah tidak perlu impor lagi guna memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

Presiden Jokowi menjelaskan demi mendukung percepatan swasembada pangan itu, petani harus ditingkatkan kesejahteraan dan produksinya. Salah satu caranya dengan mengorporasikan kegiatan bisnis pertanian.

Saat ini, petani di Indonesia masih bersifat individu. Dalam hal ini menanam sendiri dan menjual hasil panennya sendiri, tanpa ada yang mengoordinasi dan memfasilitasi.

Presiden Jokowi menginginkan para petani nantinya melakukan lompatan besar untuk menaikkan kesejahteraannya. Sebab itu, pemerintah telah menawarkan petani untuk membentuk korporasi agar petani terorganisir dalam jumlah besar dan pengelolaan hasil taninya juga profesional.

Mengorporasikan petani ini, dipaparkan Jokowi, bisa dilakukan dengan cara pendampingan, mulai dari pemerintah, BUMN atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Ke depan, petani tidak lagi hanya menjual gabah. Namun, petani harus bisa menjual beras dalam bentuk kemasan karena keuntungan tersebut berlimpah setelah hasil tani menjadi siap konsumsi.

Perhatian serius pemerintahan Presiden Jokowi terkait pangan dan kesejahteraan petani itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, ke depan soal pangan ini akan menjadi persoalan strategis suatu negara.

Kepala Negara mengatakan, pangan akan terus menjadi kebutuhan dasar manusia. Sehingga, menjadi petani merupakan profesi yang sangat strategis dan sangat mulia lantaran petani akan turut menentukan masa depan sebuah negara, serta menentukan kelangsungan sebuah bangsa.

Segala langkah di atas membawa situasi pangan di Indonesia semakin membaik. Pangan kian stabil, petani makin sejahtera dan pasokan pangan menuju swasembada.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun