Beberapa hari ini, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD terlibat polemik dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mahfud MD berani menyerang PKS karena kelakuan kader PKS dinilainya sudah kurang ajar.
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Â itu mengaku kesal karena disinggung soal gaji pejabat BPIP oleh temannya yang seorang politisi PKS. Karena jengkel, Mahfud MD sampai memblokir akun politisi PKS tersebut.
Menurut Mahfud MD, politisi PKS itu melempar lelucon melalui sebuah meme yang bertuliskan nada sindiran, "Saya Pancasila, Saya 100 Juta". Padahal, anggota PKS itu kerap ke rumahnya untuk berdiskusi bersama. Menurut Mahfud MD kelakuan kader PKS itu sudah kurang ajar.
Bila dibandikan dengan gaji Anggota Dewan, misalnya, menurut Mahfud MD gajinya tidak ada apa-apanya. Namun PKS seolah menutup mata atas itu. Mereka terus saja mempolitisasi isu tersebut.
Seperti ini, misalnya, anggota dewan mendapatkan pendapatan bulanan yang tidak kurang dari Rp. 200 juta, namun kader-kader PKS ini terus mengangkat isu bahwa anggota BPIP mendapatkan gaji yang sangat besar mencapai Rp. 100 juta, Â padahal faktanya, gaji pokoknya itu hanya sebesar Rp. 5 juta.
Mahfud juga menyontohkan anggota PKS yang pernah menjadi ketua MPR. Di mana penghasilan pimpinan pasti jauh lebih besar ketimbang gaji yang diterimanya. Dia menantang anggota PKS untuk bertanya itu kepada Hidayat Nur Wahid yang kerap berpergian ke luar negeri dengan uang negara.
Hal itu menunjukkan bahwa isu yang diangkat oleh PKS merupakan provokasi yang murahan, tidak dewasa dan hanya menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Tujuan mereka hanya satu, yaitu menyudutkan pemerintahan Presiden Jokowi.
Selama ini, PKS memang seringkali melakukan provokasi untuk menyerang pemerintah. Hal tersebut kadang dilakukan dengan tidak bijak. Misalnya, dengan isu yang tidak berimbang, hasil pelintiran atau berupa fitnah belaka. Â
Parahnya, seolah-olah PKS ini adalah pihak yang paling benar, padahal kenyataannya kader PKS banyak sekali yang terkena kasus hukum baik kasus korupsi yang merugikan negara hingga kasus asusila.
PKS ini memang lucu, kadang mereka juga bersikap seperti hakim dengan menuding pemerintah melakukan berbagai kesalahan. Padahal, bila diperiksa dengan seksama, kondisi internal dan kader mereka banyak yang harus diadili atas berbagai pelanggaran, kesalahan, dan penghianatan terhadap bangsa Indonesia.
PKS perlu ditantang untuk secara gamblang membuka dan mempertanggungjawabkan tindakannya selama ini kepada publik. Hal itu agar mereka tidak hanya bisa menyalahkan dan mengadu domba sesama anak bangsa sendiri.
