Tentu saja, kemunculan sosok pemimpin berkualitas seperti Tri Rismaharini tersebut, dimungkinkan dalam sebuah sistem politik demokrasi, dan dalam konteks tersebut melalui Pilkada.Â
Kita tahu, kebebasan dan kesetaraan yang menjadi nilai universil dalam demokrasi, jelas memungkinkan seorang perempuan seperti Risma untuk berperan di dalam politik, termasuk menjadi seorang pejabat publik.
Bagaimanapun juga, memang menjadi keharusan nilai universil di dalam demokrasi tersebut kemudian mengikis budaya feodal ataupun patriarki, termasuk menyoal konstruksi sosial dan kultural yang menempatkan perempuan hanya di wilayah domestik.
Dengan kata lain, sebagaimana yang sudah diungkap sebelumnya, kemunculan sosok Tri Rismaharini ini bisa menjadi salah satu contoh mengenai cukup berhasilnya demokratisasi di tingkat lokal.
Yang jelas, salah satu lompatan positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sejak Reformasi digulirkan ialah implementasi sistem demokrasi.
Pemilu di Indonesia sebagai bagian dari instrumen demokrasi telah bertransformasi dengan matang. Buah manis dari Reformasi selain membuka keran otonomi daerah, juga turut melahirkan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah secara langsung.
Proses memilih kepala daerah yang dilakukan serentak di ratusan daerah secara bertahap telah melahirkan banyak pemimpin hebat di daerah.
Sejumlah nama kepala daerah berkualitas dan berintegritas seperti Presiden Joko Widodo yang merupakan mantan Walikota Solo dan eks Gubernur DKI Jakarta, mantan Walikota Bandung yang saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, mantan Bupati Bantaeng yang saat ini Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Nurdin Abdullah dan masih banyak lagi kepala daerah produk sukses Pilkada.
