Pilkada 2020, Pandemi, dan Partisipasi Pemilih

Iran yang menyelenggarakan pemilu pada 21 Februari 202o, partisipasi pemilih hanya 42,32%. Yang paling ironis ialah Mali dengan tingkat partisipasi 7,5% saat menggelar Pemilu pada 29 Maret 2020.

Kendati demikian, data dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) mengungkapkan bahwa ada dua negara yang mengalami peningkatan partisipasi di tengah wabah Covid-19. Dua negara tersebut ialah Korea Selatan dan Bavaria. 

Pada pemilu 15 April 2020, Korea Selatan berhasil mencatatkan sejarah angka partispasi tertinggi sejak 1992, yakni 66,2%. Sedangkan di Bavaria angka partisipasi mencapai 58,5% meningkat dari pemilu sebelumnya yang hanya 55%.

Pertanyaannya, bagaimana dengan partisipasi pemilih pada Pilkada 2020. Kita harus berkaca pada partisipasi pemilih di Pilkada serentak 2018 dan 2015. 

Pada Pilkada 2018 yang digelar di 171 daerah, angka partisipasi mencapai 73,24%. Sedangkan, Pilkada 2018 yang diselengarakan di 264 daerah angka partisipasinya hanya 70%. Pilkada 2020 sendiri mayoritas daerah penyelenggaraannya sama dengan Pilkada 2015. 

Tetapi, hal tersebut tidak bisa dijadikan tolok ukur. Yang terpenting dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara Pilkada ialah kerja kreatif dan terobosan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. 

Mendorong kandidat agar intensif berkampanye melalui media sosial termasuk salah satu langkah yang harus ditempuh. 

Di sisi lain, electoral distancing harus diterapkan oleh KPU sehingga tingkat partisipasi pada Pilkada 2020 tidak bernasib sial seperi di Prancis, Iran dan Mali. 

Menjaga marwah demokrasi dan memperioritaskan keselamatan warga adalah dua hal yang harus dilakukan.

Bicara partisipasi pemilih, Wiyono, warga Dusun Batu Tengah RT 002/RW 011, Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, seperti dikutip dari solopos.com, Senin, (21/9/2020), ia mengaku tak khawatir datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanggal 9 Desember 2020 nanti.

Ia mengakui, Pilkada di tengah pandemi Covid-19 memang membuat banyak orang takut dan enggan ke TPS, karena khawatir tertular Covid-19. Tapi, masih kata Wiyono, jika ditunda pun tidak ada jaminan Covid-19 akan hilang.