Pilkada 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Tak kurang dari 270 daerah (terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) yang akan melaksanakan ritual lima tahunan tersebut.
Sebagai sebuah kontestasi politik, Pilkada serentak dilaksanakan dalam suasana darurat pandemi Covid-19 tantangannya jauh lebih berat dan sangat kompleks dibanding dengan pemilihan sebelumnya.
Pasalnya, menggelar Pilkada dalam suasana pandemi Covid-19 beresiko tinggi, apalagi kurva pandemi corona tak kunjung menurun.
Kendati demikian, KPU sebagai penyelenggara optimis serta menjamin pilkada serentak dapat dilaksanakan sesuai espektasi, dan tentunya Pilkada di era new normal itu dapat dipastikan aman dari ancaman pandemi virus corona.
Yang penting patuh dan disiplin mengikuti protokol kesehatan selama proses kompetisi politik lokal tersebut berlangsung.
Untuk itu, semua elemen sosial dan seluruh komponen masyarakat ikut berpartisipasi, datang ke bilik suara menyalurkan hak pilihnya, dengan harapan pemimpin yang dipilih amanah, berintegritas, serta memihak kepentingan rakyat.
Partisipasi publik yang tinggi dalam pilkada era new normal itu bisa jadi indikator dan tolak ukur bahwa demokrasi kita bergerak ke titik kemajuan, hal tersebut dapat dikatakan pula sebagai penanda keberhasilan ritual lima tahunan tersebut.
Pada titik inilah, pentingnya kesadaran publik untuk ikut serta menentukan suksesi kepemimpinan di tingkat lokal tersebut.
Tujuannya tak lain adalah agar menyeleksi secara langsung kandidat yang berkontestasi, sekaligus memastikan kepala daerah terpilih (pemimpin) memenuhi kualifikasi khusus, yaitu mempunyai integritas yang baik, meritokrasi, serta amanah, dan dapat mewujudkan kesejahteraan bersama.
Pilkada di tengah pandemi Covid-19 seyogyanya harus dimaknai sebagai momentum uji coba daya tahan demokrasi.
Pun ini sekaligus penegasan kepada dunia Internasional bahwa demokrasi Indonesia terus bergerak ke titik kemajuan.
