Mohon tunggu...
Reza Fahlevi
Reza Fahlevi Mohon Tunggu... Direktur Eksekutif The Jakarta Institute

"Bebek Berjalan Berbondong-bondong, Elang Terbang Sendirian"

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Pilihan

Atas Nama Kemanusiaan, Setop Politisasi Covid-19

4 April 2020   12:36 Diperbarui: 4 April 2020   12:53 335 1 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Atas Nama Kemanusiaan, Setop Politisasi Covid-19
Kolase foto dari relawan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Palang Merah Indonesia (PMI) membawa tulisan Kami Tetap Bekerja Untuk Kalian, Kalian Tetap di Rumah Untuk Kami di Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (21/3/2020). Kegiatan tersebut sebagai imbauan bagi masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19.(ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menjawab sejumlah polemik yang belakangan jadi obrolan di berbagai grup WA masyarakat dan juga netizen di sosial media dengan tiga aturan sekaligus. Ketiganya untuk mengantisipasi Covid-19.

Selama ini banyak yang mempertanyakan bagaimana sikap Pemerintah terkait lockdown, kemudian langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk menyiapkan jaring pengaman sosial kepada masyarakat yang terdampak lesunya ekonomi akibat pandemi Covid-19, dan bagaimana paket kebijakan ekonominya untuk menjaga stabilitas keuangan negara.

Selain itu, masih banyak juga yang meragukan kesanggupan Pemerintah dalam memberikan insentif kepada kelompok masyarakat paling terdampak dari pelemahan ekonomi secara global yang sangat membutuhkan stimulus bantuan dari Pemerintah sesuai amanah UU Karantina Kesehatan jika memang diterapkan Karantina secara total.

Di Istana Bogor, Selasa (31/3), Presiden Joko Widodo menjawab semua itu dengan tiga aturan. Aturan pertama yang dirilis ialah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, kemudian Keputusan Presiden (Keppres) Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, serta Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Presiden Jokowi konsisten dalam setiap kebijakannya selalu mengarusutamakan kebaikan bersama dengan menghindari keputusan yang bisa menimbulkan banyak kemudharatan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu seperti tidak bergeming dengan opini sebagian kelompok masyarakat di Jakarta maupun di daerah yang menggaungkan rencana 'lockdown serentak'. Bahkan, dengan tegas, Presiden menegur sejumlah kepala daerah yang secara sepihak menetapkan kebijakan lockdown di daerahnya tanpa berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Kenapa Pemerintah tidak latah untuk menetapkan lockdown di seluruh wilayah? Karena Pemerintah telah belajar dari pengalaman negara lain. Indonesia tentu saja memiliki ciri khas berbeda baik secara karakter sosial budaya, kedisiplinan, banyaknya pekerja informal dan kesiapan jika memang ingin menetapkan lockdown total.

Akhirnya, setelah dipertimbangkan secara matang, dengan tegas oleh Presiden Jokowi ditetapkan upaya untuk mencegah atau memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.

Kebijakan Presiden Jokowi tentu saja tidak bisa menyenangkan banyak pihak. Masih saja ada yang nyinyir dengan mengatakan, "Nanti kalau korban terinfeksi virus Covid-19 semakin banyak, jangan salahkan Gubernur DKI Jakarta, atau jangan salahkan kepala daerah lain yang bersikukuh ingin menerapkan lockdown di wilayahnya karena Pemerintah Pusat menolaknya."

Sungguh sangat disayangkan masih saja ada pikiran picik seperti itu. Yang kerjanya hanya bisa mengeritik dan menyalahkan apa saja kebijakan Pemerintah Pusat.

Selain itu, masih banyak yang mencari celah mengkritik paket stimulus bantuan penanganan Covid-19 dengan mempertanyakan porsi anggaran pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 150 Triliun yang lebih besar dibanding anggaran untuk kesehatan Rp 75 Triliun.

Yang jelas, dengan Kebijakan Presiden Jokowi yang dengan langkah cepat dan strategisnya melalui tiga aturan sekaligus tersebut, telah menegaskan negara hadir di tengah-tengah permasalahan rakyatnya.

Itulah cara Pemerintah Pusat menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dengan sejumlah paket bantuan stimulus.

Ya, politik anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 hingga antisipasi untuk memulihkan perekonomian nasional itu terejawantahkan dalam paket anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar 405 Triliun. Artinya, hampir 20 persen dari APBN tahun 2020 yang sebesar 2.540 Triliun.

Paket stimulus sebesar Rp 405 T tersebut tentu saja juga berfokus pada jaminan kesehatan masyarakat, memastikan tambahan program jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang membutuhkan, dan paket insentif untuk menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi khususnya sektor UMKM.

Selain itu, untuk program jaring sosial yang ada di Kemensos, yaitu Program Sembako & PKH, mulai bulan April ini akan ditingkatkan jumlah penerimanya & besarannya, yaitu sebagai berikut: Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial Program Keluarga Harapan naik dari 9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM. Kemudian besaran manfaat bantuan sosial PKH naik sebesar 25%. (Komponen ibu hamil 2,4 juta/tahun menjadi 3 juta/tahun, Komponan Anak Usia Dini 3 juta/tahun, komponen Disabilitas 2,4 juta/tahun. Efektif mulai April 2020). Selain itu, ada bantuan Sembako 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM. Nilai bantuan naik sebesar 30% yaitu dari 150ribu/KPM/bulan menjadi 200 ribu/KPM/bulan.

Bangun Optimisme dan Stop Politisasi
Dengan tulisan ini saya ingin mengetuk hati nurani para buzzer pendukung kelompok oposisi yang selalu membabi buta mengkritik setiap kebijakan Pemerintah Pusat. Dan tentu saja, kepada para pendukung pemerintah, saya juga mengajak untuk menghentikan perang opini yang tidak produktif dengan saling menghina, mencaci maki dan menghujat kelompok di luar pemerintah yang memang diperlukan sebagai kelompok penyeimbang (check and balances).

Sudah cukup Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 sebagai ajang paling brutal dalam mengkotak-kotakkan identitas. Dimana agama dan SARA dijadikan konten dalam menyerang personal dan amunisi untuk membunuh karakter.

Pilpres 2019 sudah usai. Masa konsolidasi dan rekonsiliasi di awal Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin juga sudah terealisasi. Namun kenapa di dunia maya kita sesama anak bangsa masih saja bertengkar dan saling mencaci maki.

Saatnya para kelompok oposisi dan kelompok pendukung pemerintah untuk menghentikan perang opini di sosial media yang tidak produktif. Terutama sentimen negatif yang di zaman sekarang susah membedakan mana kritikan mana hate speech atau ujaran kebencian. Wabilkhusus, untuk kedua kelompok, mari kita tangkal segala pemberitaan hoaks apalagi berita-berita seputar perkembangan Covid-19.

Di tengah kondisi dunia perang melawan corona dan atas nama kemanusiaan semuanya harus bersatu. Kita mulai dengan membangun narasi optimisme dan gotong royong untuk solidaritas kemanusiaan.

Dunia saja sudah bersatu. Tengok saja bagaimana Tiongkok bisa memberikan bantuan kepada Amerika, musuh perang dagangnya. Lihat bagaimana Iran menanggalkan egonya dengan mengajukan bantuan kepada Israel untuk membeli vaksin yang dianggap ampuh untuk mengobati virus corona. Bahkan Iran yang selama ini dikenal paling anti Amerika dan sekutunya, juga berencana untuk mengajukan bantuan kepada IMF.

Sekali lagi, dunia saja bersatu. Kenapa kita sesama anak bangsa masih saja berfikir sempit dengan memuja masing-masing junjungan pemimpinnya secara membabi buta dan menghujat lawannya dengan tanpa melihat sedikit pun prestasi atau kebaikan yang telah dilakukannya.

Lupakan kepentingan Pilkada 2020, Pilpres 2024 yang masih lama itu. Atas nama kemanusiaan, ayo kita bersatu, GOTONG ROYONG PERANG LAWAN COVID-19.

Oleh: Reza Fahlevi, S.IP - Direktur The Jakarta Institute

VIDEO PILIHAN