PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menjawab sejumlah polemik yang belakangan jadi obrolan di berbagai grup WA masyarakat dan juga netizen di sosial media dengan tiga aturan sekaligus. Ketiganya untuk mengantisipasi Covid-19.
Selama ini banyak yang mempertanyakan bagaimana sikap Pemerintah terkait lockdown, kemudian langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk menyiapkan jaring pengaman sosial kepada masyarakat yang terdampak lesunya ekonomi akibat pandemi Covid-19, dan bagaimana paket kebijakan ekonominya untuk menjaga stabilitas keuangan negara.
Selain itu, masih banyak juga yang meragukan kesanggupan Pemerintah dalam memberikan insentif kepada kelompok masyarakat paling terdampak dari pelemahan ekonomi secara global yang sangat membutuhkan stimulus bantuan dari Pemerintah sesuai amanah UU Karantina Kesehatan jika memang diterapkan Karantina secara total.
Di Istana Bogor, Selasa (31/3), Presiden Joko Widodo menjawab semua itu dengan tiga aturan. Aturan pertama yang dirilis ialah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, kemudian Keputusan Presiden (Keppres) Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, serta Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.
Presiden Jokowi konsisten dalam setiap kebijakannya selalu mengarusutamakan kebaikan bersama dengan menghindari keputusan yang bisa menimbulkan banyak kemudharatan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu seperti tidak bergeming dengan opini sebagian kelompok masyarakat di Jakarta maupun di daerah yang menggaungkan rencana 'lockdown serentak'. Bahkan, dengan tegas, Presiden menegur sejumlah kepala daerah yang secara sepihak menetapkan kebijakan lockdown di daerahnya tanpa berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Kenapa Pemerintah tidak latah untuk menetapkan lockdown di seluruh wilayah? Karena Pemerintah telah belajar dari pengalaman negara lain. Indonesia tentu saja memiliki ciri khas berbeda baik secara karakter sosial budaya, kedisiplinan, banyaknya pekerja informal dan kesiapan jika memang ingin menetapkan lockdown total.
Akhirnya, setelah dipertimbangkan secara matang, dengan tegas oleh Presiden Jokowi ditetapkan upaya untuk mencegah atau memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.
Kebijakan Presiden Jokowi tentu saja tidak bisa menyenangkan banyak pihak. Masih saja ada yang nyinyir dengan mengatakan, "Nanti kalau korban terinfeksi virus Covid-19 semakin banyak, jangan salahkan Gubernur DKI Jakarta, atau jangan salahkan kepala daerah lain yang bersikukuh ingin menerapkan lockdown di wilayahnya karena Pemerintah Pusat menolaknya."
Sungguh sangat disayangkan masih saja ada pikiran picik seperti itu. Yang kerjanya hanya bisa mengeritik dan menyalahkan apa saja kebijakan Pemerintah Pusat.
Selain itu, masih banyak yang mencari celah mengkritik paket stimulus bantuan penanganan Covid-19 dengan mempertanyakan porsi anggaran pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 150 Triliun yang lebih besar dibanding anggaran untuk kesehatan Rp 75 Triliun.
