Menelisik Tantangan dan Ruang Pengembangan yang Menganga
Namun, di balik kekuatan tersebut, terhampar sejumlah tantangan dan pertanyaan yang perlu dijawab untuk mengoptimalkan upaya perang melawan narkoba di Sampang. "Naskah Akademik BNNK Sampang" yang sempat menyinggung "permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat memprihatinkan" secara implisit mempertanyakan apakah kapasitas layanan yang ada saat ini sudah sepadan dengan besarnya masalah. Jika RSUD Sampang menjadi satu-satunya tumpuan utama untuk layanan rehabilitasi langsung, terutama rawat jalan, maka potensi terjadinya bottleneck atau keterbatasan kapasitas layanan menjadi sebuah keniscayaan, apalagi jika jumlah kasus terus meningkat.
Ketergantungan pada rujukan ke luar daerah untuk kasus berat yang memerlukan rawat inap juga memunculkan persoalan tersendiri. Bagi warga Sampang, ini berarti tambahan beban biaya transportasi, akomodasi keluarga, serta potensi tercerabutnya individu dari dukungan sosial terdekatnya selama masa rehabilitasi. Ketiadaan fasilitas rawat inap lokal yang memadai di Sampang menjadi sebuah "kekosongan" yang perlu dipikirkan solusinya. Apakah pengembangan unit rawat inap skala kecil di RSUD Sampang atau bahkan fasilitas rehabilitasi khusus yang dikelola Pemkab bisa menjadi alternatif jangka menengah-panjang?
Satu hal yang mencolok dari hasil penelusuran informasi adalah minimnya, atau bahkan tampaknya ketiadaan, peran serta lembaga swasta atau yayasan (NGO) yang secara spesifik mendirikan dan mengelola rumah rehabilitasi narkoba di dalam Kabupaten Sampang. Ini memunculkan pertanyaan: mengapa? Apakah iklim investasi sosial di sektor ini belum kondusif? Ataukah kesadaran dan kapasitas masyarakat sipil lokal untuk berkontribusi dalam bentuk layanan rehabilitasi formal masih perlu ditingkatkan? Kehadiran lembaga non-pemerintah seringkali dapat melengkapi layanan publik dengan pendekatan yang lebih beragam, fleksibel, dan menjangkau segmen komunitas yang mungkin enggan atau sulit mengakses layanan pemerintah. Kekosongan ini adalah sebuah peluang yang belum termanfaatkan.
Evolusi BNNK Sampang juga menjadi faktor kunci. Jika merujuk pada Naskah Akademik yang menyebutkan status kantor sementara dan persiapan lahan, ini mengindikasikan sebuah perjalanan menuju penguatan institusional. Pertanyaannya, sejauh mana BNNK Sampang kini telah berkembang? Apakah rencana pembangunan fasilitas sendiri, termasuk potensi klinik atau unit rehabilitasi di bawah BNNK, telah terealisasi atau masih dalam proses? Keberadaan fasilitas yang dikelola langsung oleh BNNK Sampang, jika ada, tentu akan menambah daya gedor dalam penyediaan layanan dan memperkuat peran BNNK di tataran implementasi langsung, tidak hanya koordinasi.
Langkah ke Depan: Mengukuhkan Tekad Sampang Bebas Narkoba
Menghadapi kompleksitas permasalahan narkoba, Sampang tidak bisa berdiam diri dengan model yang ada, betapapun baiknya fondasi awal yang telah dibangun. Beberapa langkah strategis perlu dipertimbangkan dan diakselerasi:
Penguatan Kapasitas RSUD Sampang: Investasi lebih lanjut dari Pemkab Sampang untuk meningkatkan kapasitas layanan rehabilitasi di RSUD sangatlah mendesak. Ini mencakup penambahan tenaga medis dan paramedis terlatih di bidang adiksi, peningkatan sarana prasarana poliklinik jiwa, dan yang paling krusial, kajian mendalam serta perencanaan bertahap untuk mengembangkan unit rehabilitasi rawat inap skala terbatas. Ini akan mengurangi ketergantungan pada rujukan ke luar daerah dan mendekatkan layanan komprehensif kepada masyarakat Sampang.
Akselerasi Pengembangan dan Pemberdayaan BNNK Sampang: Pemerintah pusat melalui BNN RI dan Pemkab Sampang perlu bersinergi untuk memastikan BNNK Sampang memiliki infrastruktur, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai untuk menjalankan seluruh fungsi P4GN secara optimal. Jika memang ada rencana pengembangan fasilitas layanan rehabilitasi langsung di bawah BNNK Sampang, ini perlu didukung penuh agar dapat segera terealisasi dan melengkapi layanan yang sudah ada di RSUD.
Merangsang Keterlibatan Masyarakat dan Sektor Non-Pemerintah: Pemkab Sampang dan BNNK Sampang dapat proaktif menjajaki dan mendorong partisipasi organisasi masyarakat sipil (OMS), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya rehabilitasi. Ini tidak harus selalu dalam bentuk pendirian panti rehabilitasi formal berskala besar. Program dukungan sebaya (peer support), kelompok dukungan keluarga, layanan konseling berbasis komunitas, program pascarehabilitasi untuk reintegrasi sosial dan pelatihan vokasional bagi mantan pengguna adalah beberapa contoh kontribusi berharga yang dapat digalang dari elemen non-pemerintah. Insentif, kemudahan perizinan (jika relevan), dan pendampingan teknis bisa menjadi stimulan.
Intensifikasi Program P4GN yang Holistik dan Berkelanjutan: Rehabilitasi adalah hilir. Upaya di hulu, yakni pencegahan, harus terus menjadi prioritas utama. BNNK Sampang bersama seluruh elemen masyarakat -- sekolah, keluarga, komunitas, media massa -- harus tanpa lelah mengkampanyekan bahaya narkoba, membangun ketahanan diri pada generasi muda, dan mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkotika. Penindakan tegas terhadap jaringan pengedar juga harus berjalan seiring dengan upaya rehabilitasi yang humanis.
