Paradigma Pemindahan Ibu Kota Negara

Dalam keadaan krisis tahun 1998, meski kericuhan hanya terjadi di Jakarta, efeknya terasa secara menyeluruh di daerah-dearah lain karena pusat perekonomian dan pemerintahan dalam keadaan kritis. 

Selain itu, terdapat hipotesis berupa pembangunan berpusat di pemerintahan pusat menciptakan ketidakmerataan ekonomi, politik, dan sosial. Sistem ini sebenernya sangat cocok bagi negara yang memiliki homogenitas penduduk, kebudayaan, agama, dan kesamaan dasar pemikiran politik.

            Serikat

Dalam negara berbentuk serikat, negara terdiri dari berbagai negara bagian yang memiliki otonomi yang lebih tinggi daripada negara berbentuk kesatuan. 

Sistem ini membuat daerah-daerah memiliki kekuatan yang cenderung lebih baik dan dapat langsung mempertangungjawabkan setiap program pemerintahan langsung ke penduduk negara bagian tersebut, meski sistem ini terlihat seperti pemerintah pusat tidak terlalu mempengaruhi secara langsung keadaan masyarakat di negara-negara bagian. 

Pemerintah daerah juga memiliki otoritas yang lebih tinggi ketimbang pemerintah pusat dalam menentukan hukum dan kebijakan ekonomi yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah negara bagian memiliki otoritas ke dalam yang signifikan.

Hukum nasional (Federal law) yang biasa diatur oleh presiden hanya digunakan sebagai acuan dalam menjalankan pemerintahan di daerah masing-masing. 

Hal ini membuat krisis di daerah tertentu tidak secara langsung memengaruhi nasional sehingga pemerintah pusat dapat segera melakukan intervensi untuk mencegah terjadinya penyebaran krisis tersebut yang memicu krisis berdampak sistemik. Ketika suatu negara berbentuk serikat, ibu kota provinsi/negara bagianlah yang mempunyai pengaruh yang signifikan dalam bentuk negara tersebut. 

Namun, salah satu kelemahan sistem ini adalah ketiadaan kesatuan dasar hukum dan keterbatasan kekuatan pemerintah pusat sehingga membuat pembangunan yang bertingkat nasional dan masif memerlukan dukungan negara-negara bagian yang mungkin memiliki hubungan yang kurang baik antar negara bagian. Selain itu, terdapat ketidakmerataan antar negara bagian. 

Misalnya, negara bagian A menguntungkan secara ekonomi karena memiliki pelabuhan besar yang menyerap keuntungan dari perdagangan negara bagian lainnya sedangkan negara bagian lainnya memerlukan suntikan ekonomi dan pembangunan karena daerahnya kurang strategis untuk pembangunan nasional.  Sistem ini cocok untuk negara dengan Multiculturalism dan memiliki berbagai macam ras, agama, dan beragam pandangan politik.

Sumber: BPS Kalteng

            Berdasarkan penjelasan singkat di atas, kita dapat membedakan dan mempelajari lebih jauh mengenai perbedaan sistem pemerintahan memang mampu memengaruhi influence yang dimiliki oleh ibu kota di suatu negara.