Partai politik adalah komponen penting dari sistem demokrasi dan dalam pembangunan nasional. Partai politik juga memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan, mewakili kepentingan masyarakat, dan menjaga stabilitas politik. Dengan merumuskan dan menerapkan kebijakan, partai politik berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, kemajuan sosial, dan pembangunan bangsa secara keseluruhan. Tindakan dan keputusan parpol memiliki implikasi luas pada lintasan kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Partai politik juga memainkan peran penting dalam mempromosikan demokrasi dan partisipasi politik di suatu negara. Partai politik berperan dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan representatif dengan menerapkan berbagai strategi. Mulai dari seleksi kandidat yang mana partai politik harus secara aktif berusaha untuk merekrut kandidat dari berbagai latar belakang, termasuk etnis, jenis kelamin, agama, dan status sosial ekonomi yang berbeda. Dengan menerjunkan beragam kandidat, partai-partai dapat memastikan bahwa pemerintah lebih mencerminkan susunan masyarakat yang diwakilinya. Selanjutnya partai politik dapat melakukan perumusan kebijakan inklusif dimana partai politik harus memprioritaskan perumusan kebijakan inklusif yang memenuhi kebutuhan dan kekhawatiran semua segmen masyarakat. Kebijakan yang mempromosikan keadilan sosial, kesempatan yang sama, dan perlindungan hak-hak minoritas sangat penting untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif (Atas Program et al., 2019).
Partai politik dapat berkontribusi pada pembangunan nasional melalui pembuatan kebijakan publik dan pemerintahan dengan mengembangkan program kebijakan, menerapkan kebijakan yang selaras dengan visi partai, dan mendorong partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Partai politik adalah institusi demokrasi penting yang memberikan warga negara pilihan dalam pemerintahan dan dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah (The Purpose of Political Parties | Democracy | Government.Nl, n.d.). Contohnya Undang-Undang Desa, yang disahkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2014, UU ini bertujuan untuk mendesentralisasikan kekuasaan dan memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa-desa. Undang-undang ini didukung oleh berbagai partai politik dan telah berhasil mempromosikan pembangunan pedesaan dan memberdayakan masyarakat lokal. Partai Demokrat, yang didirikan pada tahun 2001, berhasil memenangkan kursi kepresidenan dalam pemilihan 2004 dan 2009. Platform partai berfokus pada mempromosikan demokrasi, pemerintahan yang baik, dan pertumbuhan ekonomi (Kumorotomo, n.d.). Melihat fenomena ini, pendorongan partisipasi partai politik harus dikembalikan pada visi utama partai itu sendiri lewat berbagai bentuk usaha pembentukan undang undang yang sesuai.
Partai politik juga menghadapi beberapa tantangan dalam mempromosikan pembangunan nasional, ketidakpahaman kader dengan visi partai, kurangnya akuntabilitas, korupsi, kurangnya transparansi, dan polarisasi politik. Korupsi merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh partai politik dalam mendorong pembangunan nasional. Korupsi dapat merusak legitimasi partai politik dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Kurangnya transparansi adalah tantangan lain yang dihadapi oleh partai politik dalam mempromosikan pembangunan nasional. Kurangnya transparansi dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas dan dapat menyulitkan warga negara untuk meminta pertanggungjawaban partai politik dan pejabat pemerintah. Polarisasi politik merupakan tantangan yang dihadapi partai politik dalam mendorong pembangunan nasional. Polarisasi politik dapat menyulitkan partai politik untuk bekerja sama dan dapat menyebabkan kurangnya kemajuan dalam masalah-masalah penting. Permasalahan paling besar yang muncul ketika ada kader partai yang tak mengerti sebenarnya esensi dan visi dari partai dia berada. Ketidaktahuan ini justru menjadi jurang gelap nan terjal bagai orang yang membawa malapetaka. Untuk memastikan bahwa partai politik efektif dalam mempromosikan pembangunan nasional, penting untuk memperkuat institusi partai, mempromosikan partisipasi yang lebih besar dari kaum muda, mengatasi korupsi dan mempromosikan transparansi yang lebih besar, mempromosikan partisipasi dan aktivisme akar rumput yang lebih besar, mempromosikan pendidikan kewarganegaraan dan literasi politik yang lebih besar, dan mempromosikan solidaritas dan kohesi yang lebih besar di dalam partai politik.
Partai politik memainkan peran penting dalam pembangunan nasional. Partai politik menawarkan warga negara pilihan dalam pemerintahan, meminta pertanggungjawaban pemerintah, dan mempromosikan demokrasi. Partai politik memiliki berbagai fungsi, termasuk mempromosikan kepentingan pemilih mereka, menyusun program partai, dan memberikan kesempatan bagi warga negara untuk mempengaruhi pilihan kebijakan, memilih dan melibatkan pemimpin politik, dan mencalonkan diri untuk jabatan. Namun, partai politik menghadapi beberapa tantangan dalam mempromosikan pembangunan nasional, seperti partai yang lebih lemah, representasi generasi muda yang tidak memadai, korupsi, kurangnya transparansi, dan polarisasi politik. Untuk memastikan bahwa partai politik efektif dalam mempromosikan pembangunan nasional, penting untuk memperkuat institusi partai, mempromosikan partisipasi yang lebih besar dari generasi muda, mengatasi korupsi dan mempromosikan transparansi yang lebih besar, mempromosikan partisipasi dan aktivisme akar rumput yang lebih besar, mempromosikan pendidikan kewarganegaraan dan literasi politik yang lebih besar, dan mempromosikan solidaritas dan kohesi yang lebih besar di dalam partai politik. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk memperkuat peran partai politik dalam masyarakat dan mempromosikan pemerintahan inklusif yang mencerminkan kebutuhan dan kepentingan warga negara. Demokrasi yang sehat dan tangguh didasarkan pada inklusivitas, di mana partai politik dan lembaga perwakilan berada dalam posisi kunci untuk dilindungi.
Sumber Referensi:
Atas Program, S., Politik, P., Golongan, P., Kota, K., Selatan, T., Diajukan, S., Persyaratan, M., Gelar, M., Sosial, S., Sos, S., Muhammad, ), Daud, D., Studi, P., & Politik, I. (2019). PARTAI POLITIK DAN PENDIDIKAN POLITIK.
Kumorotomo, W. (n.d.). SERVING THE POLITICAL PARTIES: ISSUES OF FRAGMENTED PUBLIC POLICY AND ACCOUNTABILITY IN DECENTRALIZED INDONESIA *.
The purpose of political parties | Democracy | Government.nl. (n.d.). Retrieved July 28, 2023, from https://www.government.nl/topics/democracy/the-purpose-of-political-parties
Â
