Kinerja Gubernur Jabar Dinilai Tinggi, Kritik Tetap Perlu

Pembangunan infrastruktur tetap mendapat apresiasi cukup besar. Jalan raya, listrik bagi masyarakat miskin, hingga evaluasi izin tambang menuai kepuasan di atas 80 persen. Data ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar masih menjadi prioritas yang sangat diapresiasi.

Namun, ketika memasuki isu transportasi umum dan monorel di Bandung Raya, tingkat kepuasan publik menurun. Hanya 53,5 persen puas pada layanan transportasi umum, sementara proyek monorel justru masih menimbulkan 15,9 persen ketidakpuasan. Masyarakat menginginkan solusi nyata, bukan sekadar proyek simbolik.

Refleksi dari sini: pembangunan infrastruktur harus kontekstual dengan kebutuhan warga sehari-hari. Jalan bagus memang penting, tetapi transportasi umum yang terjangkau dan efektif lebih terasa manfaatnya. Kritik publik pada sektor ini adalah ajakan agar pembangunan tidak sekadar monumental, melainkan juga fungsional.

Makna Survei bagi Demokrasi Lokal

Survei Litbang Kompas tidak sekadar angka statistik. Ia adalah cermin persepsi warga, sekaligus instrumen demokrasi lokal. Publik yang berani memberi nilai jujur menunjukkan adanya keterlibatan aktif dalam proses evaluasi kebijakan.

Keterbukaan hasil survei juga menjadi pengingat bagi pejabat publik. Skor tinggi tidak boleh membuat terlena, sementara kritik rendah jangan dianggap ancaman. Keduanya adalah bahan bakar untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif.

Refleksinya, demokrasi lokal semakin sehat ketika suara rakyat benar-benar didengar. Survei semacam ini bukan hanya instrumen akademis, melainkan juga penanda bahwa kepercayaan publik dibangun lewat transparansi. Kritik yang muncul harus diperlakukan sebagai peluang untuk memperbaiki diri, bukan sekadar gangguan.

Penutup

Survei Litbang Kompas pada Agustus 2025 memberi kabar baik: warga Jawa Barat puas dengan kepemimpinan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan. Namun, di balik angka 8,5, masih ada pekerjaan rumah besar, terutama pada isu lapangan kerja, pengelolaan sampah, dan transportasi. Tantangan inilah yang menentukan apakah kepuasan publik akan bertahan atau justru merosot.

"Kritik adalah tanda cinta rakyat pada pemimpinnya." Karena itu, pemerintah daerah perlu menjadikan setiap suara masyarakat sebagai kompas arah kebijakan. Apresiasi harus dijaga, dan kritik harus dirangkul, agar Jawa Barat benar-benar menjadi rumah besar yang menyejahterakan warganya. Wallahu a'lam. 

Disclaimer: