Mohon tunggu...
Karnita
Karnita Mohon Tunggu... Guru

"Aku memang seorang pejalan kaki yang lambat, tapi aku tidak pernah berhenti." — Abraham Lincoln.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Kinerja Gubernur Jabar Dinilai Tinggi, Kritik Tetap Perlu

19 Agustus 2025   18:52 Diperbarui: 19 Agustus 2025   18:52 143
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Dok. Pemprov Jabar)

Refleksi pentingnya adalah: kepuasan publik lahir ketika program nyata menyentuh persoalan sehari-hari. Infrastruktur boleh megah, tetapi jika sekolah anak lebih nyaman dan rumah lebih layak, masyarakat merasa hidup mereka benar-benar berubah. Kritiknya, jangan sampai fokus pada proyek besar justru melupakan hal-hal sederhana yang dirasakan langsung oleh rakyat.

Catatan Kritis pada Kebijakan Kontroversial

Tak semua program menuai tepuk tangan. Kebijakan jam masuk sekolah pukul 06.30 menuai ketidakpuasan hingga 29,2 persen. Begitu pula larangan wisuda di TK hingga SMA, meski mayoritas mendukung, tetap menyisakan resistensi di masyarakat.

Kebijakan semacam ini mengingatkan kita bahwa publik menilai tidak hanya hasil, tetapi juga rasa keadilan dan kenyamanan. Jam masuk sekolah terlalu pagi bisa menambah beban keluarga, terutama di wilayah dengan transportasi sulit. Sementara larangan wisuda dianggap mengabaikan kebutuhan simbolik dan psikologis anak.

Refleksinya, pemerintah daerah perlu lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan publik. Dukungan mayoritas tidak serta-merta berarti tanpa masalah. Kritik minoritas tetap perlu didengar sebagai alarm agar kebijakan lebih inklusif dan berkelanjutan.

Isu Ekonomi: Pekerjaan Rumah Paling Berat

Meski indeks kepuasan tinggi, tantangan ekonomi tetap menjadi titik lemah yang serius. Hanya 31,4 persen responden puas terhadap upaya pemerintah menciptakan lapangan kerja. Angka pengangguran dan kemiskinan masih menjadi bayangan yang mengkhawatirkan di provinsi sebesar Jawa Barat.

Survei juga menyoroti masalah pengelolaan sampah dan transportasi publik yang belum optimal. Hampir setengah responden menyatakan tidak puas dengan layanan transportasi, dan lebih dari 58 persen kecewa terhadap tata kelola sampah. Ini menunjukkan problem mendasar yang tak bisa diselesaikan hanya dengan pembangunan infrastruktur fisik.

Refleksi penting di sini: keberhasilan diukur bukan hanya pada apa yang sudah dibangun, tetapi juga bagaimana kehidupan sehari-hari warga lebih baik. Lapangan kerja yang layak dan lingkungan yang bersih adalah indikator kesejahteraan riil. Kritik publik pada sektor ini harus dijadikan alarm keras bagi pemerintah daerah.

Infrastruktur: Antara Harapan dan Kebutuhan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Dok. Pemprov Jabar)
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Dok. Pemprov Jabar)

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun