Mohon tunggu...
Karnita
Karnita Mohon Tunggu... Guru

"Aku memang seorang pejalan kaki yang lambat, tapi aku tidak pernah berhenti." — Abraham Lincoln.

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan Pilihan

"Membongkar Kasus Pembatalan Ijazah: Apakah Transparansi Administrasi Menjadi Kunci Pendidikan Berkualitas?"

25 Januari 2025   06:06 Diperbarui: 25 Januari 2025   06:06 291
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Gambar: Pj. Gubernur Jawa Barat sedang menjawab pertanyaan kasus pembatalan ijazah di salah satu PTS di Kota Bandung (Sumber: Freepik)

"Membongkar Kasus Pembatalan Ijazah: Apakah Transparansi Administrasi Menjadi Kunci Pendidikan Berkualitas?"

Oleh Karnita

“Pengelolaan yang baik dimulai dari kesadaran bersama untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang kita ambil memiliki dasar yang kuat dan transparan.” – Bey Triadi Machmudin, Penjabat Gubernur Jawa Barat.

Kasus yang Mengguncang Dunia Pendidikan

Kasus pembatalan kelulusan dan penarikan ijazah dari sejumlah alumni sebuah sekolah tinggi komunikasi di Bandung menjadi sorotan banyak pihak. Keputusan ini muncul setelah temuan tim evaluasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) mengenai sejumlah ketidaksesuaian dalam proses kelulusan mahasiswa periode 2018 hingga 2023. Meski dampak langsungnya cukup besar bagi alumni, langkah ini diambil untuk memastikan bahwa ijazah yang diterbitkan sah dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus ini tidak hanya mengguncang kampus yang terlibat, tetapi juga memicu perdebatan lebih luas tentang standar pendidikan tinggi di Indonesia. Pembatalan kelulusan tentu berpengaruh langsung pada kepercayaan publik terhadap kualitas pendidikan di kampus tersebut. Hal ini membuka diskusi mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan pendidikan, khususnya dalam sistem administrasi akademik.

Penyebab Pembatalan Ijazah: Sebuah Investigasi

Pembatalan ijazah ini terjadi karena beberapa faktor teknis yang belum terpenuhi. Salah satunya adalah ketidaksesuaian jumlah SKS yang telah diambil mahasiswa dengan ketentuan minimal yang diharuskan. Mahasiswa yang seharusnya memenuhi syarat jumlah SKS dan IPK untuk mendapatkan ijazah justru tidak tercatat sesuai dengan aturan yang ada, sehingga menimbulkan masalah serius dalam keabsahan ijazah yang diterbitkan.

Selain itu, masalah lain yang muncul adalah adanya dugaan ketidaksesuaian data antara sistem akademik kampus dan Dikti. Data yang tercatat di kampus dan Dikti tidak sinkron, yang memicu kesalahan dalam proses kelulusan. Dugaan pelanggaran dalam mekanisme akreditasi program studi juga menjadi penyebab utama yang memperburuk situasi ini. Hal ini menunjukkan bahwa masalah administratif yang tidak diatasi dengan baik dapat merusak integritas sistem pendidikan.

Dampak Bagi Mahasiswa dan Alumni

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun