Kalau dulu aku menulis artikel Siapa Cawapres Jokowiyang nampaknya sudah reda tidak saling tarik ulur karena masing masing partai pendukung menyerahkan kepada Jokowi untuk memilih Cawapresnya, maka kini calon pemilih pilpres 2019 dapat mereka reka siapa cawapres Jokowi, dengan melihat manuver pendekatan kepada para ulama, hasilnya tentu saja Nasionalis dan tentu juga tidak ketinggalan agamais. Bisa dimaklumi karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam.
Kini kalau kita menoleh ke Prabowo rupanya untuk menentukan Cawapres lebih rumit katimbang saat Jokowi tarik ulur dulu dalam gambaran menentukan cawapres.
Kita bisa melihat peta saat aku menulis artikel di bulan Maret 2018, nampaknya koalisi antara Gerindra dan PKS yg mengusung Prabowo sebagai Capres tinggal menentukan siapa Cawapres Prabowo. Ternyata situasi berkembang sehingga Gerindra atau kita sendiri tidak mudah untuk mereka reka siapa cawapres Prabowo. Rumit bukan? Mengapa?
1. Setelah PD yang memiliki kursi di DPR sebanyak 61 kursi atau 10,89% untuk memenuhi Presiden Threshold tentu memiliki daya tawar lebih dibanding dengan PKS yg memiliki 40 kursi, 7,14% berkoalisi dengan Gerindra, tentu saja PKS dalam posisi sulit.Â
PD partai besar, bahkan pada pemilu 2009 pernah memperoleh kursi DPR 20,85% sehingga mampu memenuhi Presiden Threshold kala itu. Bukan tidak mungkin PD akan menjadi partai besar lagi sesuai dengan kemampuan SBY yang ahli strategi.
Masuknya PD di koalisi 2018 dapat dipastikan AHY yang dimajukan sebagai Cawapres, bukan kalah atau menang, tentu arahnya ke 2024 nanti, ya seperti PilGub DKI 2017 lalu, SBY sengaja memperkenalkan AHY bukan untuk kalah atau menang, paling tidak kalayak mengetahui siapa AHY, saatnya RI 1 dipimpin oleh calon pemimpin yang saat ini masih muda, tentu 5 tahun kedepan mereka sudah mencapai umur kisaran 40 tahun seperti AHY, anak Mega, anak Amin Rais, anak Jokowi dll yang saat ini belum nampak.
2. PKS memiliki daya tawar turun setelah masuknya PD, dulu sudah jelas berkoalisi dengan Gerindra, harga mati yang tidak bisa ditawar yakni Cawapres dari PKS, tidak tanggung tanggung 8 kandidat. Kini dalam posisi sulit bahkan sampai ingin abstain dari pilpres tanpa menimbang resiko pemilu 2024.
Dalam Pasal 235 UU Pemilu dinyatakan sebagai berikut:
Dalam hal partai politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat mengajukan Pasangan Calon tidak mengajukan bakal Pasangan Calon, partai politik bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya.
PKS tidak boleh patah arang, tetap harus mengikuti arah koalisi, walau saat ini dirundung berbagai masalah.
3.PAN, masih harus menunggu Rakernas. Karena PAN tidak memenuhi Presiden Threshold harus berkoalisi untuk mengejar waktu yang semakin mepet yang dibuka mulai 4 Agustus 2018 besuk. PAN yang tidak dilirik oleh Prabowo karena saat itu Amin Rais juga ingin mencalonkan diri sebagai Capres terinspirasi oleh Mahatir Mohammad.
4. Ijtima Ulama yang juga mencalonkan Prabowo untuk maju di Pilpres 2019, dengan simulasi Prabowo-Salim Segaf dan Prabowo-Ustaz Abdul Somad.
Dengan melihat ke empat pertimbangan tersebut tidak mudah untuk menentukan siapa yang pantas menjadi pendamping Prabowo, tentu terjadi tarik ulur, dan yang paling penting harus memiliki Hati dan Jiwa Legowo agar Prabowo sendiri yang menentukan pilihannya untuk mengejar waktu yang semakin mepet, jangan kalah start.
Semoga tulisan ini menambah wawasan kita semua. Salam Kompasiana
