[caption id="attachment_164693" align="aligncenter" width="531" caption="pertemuan tokoh gereja Papua dengan Presiden SBY di Cikeas (16/12/2011)"][/caption]
Akhir pekan silam, Pdt. Dr. SAE. Nababan yang mengklaim diri sebagaiPresiden Dewan Gereja se Dunia (DGD),mengatakan DGD sejak awal terus mengikuti perkembangan di tanah Papua. Bahkan tiga minggu lalu, komite eksekutif DGD telah mengeluarkan statemen tentang masalah Papua untuk diangkat dalam agenda internasional.
http://suarabaptis.blogspot.com/2012/03/dewan-gereja-se-dunia-keluarkan.html#.T1I8kZM2QW4.facebook
Tampaknya Pdt. SAE Nababan yang pada era pemerintahan Soeharto terlibat dalam konflik internal HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) itu, kini sedang “membidik” masalah Papua untuk dibawa ke forum gereja sedunia.
Pekan lalu, Pdt. SAE Nababan tampak berada di Tanah Papua untuk melakukan kunjungan pastoral bersama Pdt. Dr. Andreas Yawanggoe(Ketua Umum PGI). Menurut keterangan Pdt. Yawanggoe, kunjungan itu ada kaitannya dengan dua kali pertemuan antara Presiden SBY dengan tokoh-tokoh gereja Papua. Pertemuan itu dinilai tidak sejiwa.
“Kami PGI melihat dua pertemuan oleh pihak gereja-gereja di Papua dengan Presiden beberapa waktu lalu, bahwa dua pertemuan itu tidak sejalan. Persepsi awal kami dua kali pertemuan itu, tidak sejiwa,” tegas Yawanggoe.
Pertanyaannya, apakah karena pertemuan yang dinilai tidak sejalan itu, lantas PGI mencari solusi lain, yakni melibatkan Dewan Gereja Sedunia?
Untuk menjawab pertanyaan terebut, tentu harus melihat terlebih dahulu substansi permasalahan Papua itu sendiri. Masalah kedaulatan, atau asalah sosial-politik, keadilan, dan kesejahteraan?
Lalu, kaitannya dengan sikap gereja di atas, apakah terdapat pelanggaran HAM terhadap jemaat gereja di sana kah?
Jika gereja juga merasa terpanggil untuk mendukung warga Papua menyerukan penentuan nasib sendiri, dalam arti lepas dari NKRI, berarti masalahnya adalah masalah kedaulatan. Jika gereja terlibat dalam urusan ini, berarti gereja adalah bagian dari kelompok kepentingan tertentu yang mendukung separatisme di Indonesia.
Jika tidak, maka sebaiknya gereja menyusun program-program riil dalam rangka memacu pencapaian kesejahteraan, keadilan, kedamaian dsb dan segera menyerukan kepada Pemerintah untuk segera melaksanakannya. Dan ini tentu sejalan dengan pernyataan Presiden SBY berikut ini :
“Indonesia terus kelola permasalahan di Papua sebaik mungkin. Bagi Indonesia, isu Papua bukanlah isu kedaulatan, tapi isu politik, sosial, keadilan dan kesejahteraan. Saya berterima kasih pada sahabat yang memberikan dukungan penuh kedaulatan dan keutuhan Indonesia. Sejak 2005 hanya beberapa minggu sejak jadi presiden, saya hentikan pendekatan keamanan, saya pilih kesejahteraan dan keadilan,” kata Presiden saat menyampaikan pidato di depan 128 duta besar dan perwakilan organisasi internasional di Gedung Pancasila Jakarta, Rabu (15/02/2012).
http://zonadamai.wordpress.com/2012/02/15/tidak-ada-operasi-ofensif-di-papua/
Apa yang ditegaskan oleh Presiden itu, jauh sebelumnya sudah diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, bahwa masalah yang terjadi di Papua adalah urusan dalam negeri Indonesia.
Ical menekankan, paling penting adalah Golkar harus mendorong agar semua mengajak warga Papua yang memproklamirkan negara transisi untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.
“Kita mencintai Papua. Papua adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua, berikut ribuan pulau dan suku bangsa lainnya yang membentumk mozaik keindonesiaan,” tegas Ical.
