Isu soal politisasi dana bantuan sosial atau bansos menjadi tema dalam diskusi Topic of The Week. Diskusi bertajuk Topic of The Week sendiri merupakan diskusi rutin yang digelar Sekretariat Nasional Prabowo-Sandiaga, salah satu organ pemenangan capres dan cawapres nomor urut 02.
Sederet narasumber, antara lain Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, Direktur Eksekutif Seknan Prabowo-Sandi, George Edwin dan mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai jadi pembahas dalam diskusi. Mengawali diskusi, Direktur Eksekutif Seknas Prabowo-Sandi George Edwin mengatakan, dalam  tiga minggu menjelang pemungutan suara pemilu 2019, dinamika politik kian hangat. Dan seiring itu, dana bansos ditebarkan.
"Kami lihat dana bansos itu ada dua. Dari APBN dan dari siluman. Dana bansos dari siluman kami temukan melalui laskar pengawas kecurangan pemilu yang seknas bentuk. Paket-paket sembako berisi uang, dan pasangan calont tertentu sudah mulai bertebaran," kata George, di kantor Seknas Prabowo-Sandi, di Jakarta, Rabu (26/3).
Dana bansos siluman, lanjut George Edwin, arahnya sudah ditebak, untuk menangguk dukungan.  Tapi yang miris, dana bansos yang lewat APBN. Ia tenggarai, ada upaya untuk mempolitisasi dana bansos lewat angaran negara. Faktanya, tahun 2018, sekitar bulan Agustus, ada berita dana bansos naik 100 persen. Bahkan, ada berita kala itu, Mensos  berharap masyarakat pilih Jokowi lagi.
"Jejak digitalnya ada, hanya Mensos sudah masuk dalam (penjara)," katanya.
Sepertinya yang dimaksud George adalah Idrus Marham, mantan Menteri Sosial yang kini sudah dibui karena kasus suap di proyek PLTU.  George melanjutkan, dana Bansos saat musim pemilu kecenderungannya meningkatkan. Akhir Januari saja, dana  bansos sudah mencapai 15,1 triliun rupiah. Jadi ada lonjakan tajam jumlah dana bansos  dibandingkan periode sebelumnya yang hanya mencapai 5,3 triliun rupiah.
"Kita sebagai rakyat setuju-setuju saja kalau dana bansos untuk masyarakat. Akan tetapi momennya ini yang menjadi masalah. Jelang hajatan besar baru digelontorkan. Kenapa tidak 2014 akhir," George mempertanyakan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan dalam paparannya sempat menukil sepenggal kisah menarik soal dana bansos. Syahganda mengaku, ia sempat jadi pelaku politisasi dana bansos tahun 1998. Ketika itu, ada program KUT. Ia katanya otak dibalik program itu.
"Sama Adi Sasono. Kami rancang gimana KUT disalurkan. Habis itu dikonversi jadi partai. Rakyat menghukum kami. Itu 20 tahun yang lalu. Jadi politisasi bansos itu selalu terjadi di setiap rezim. Saya juga waktu itu pemakan uang bansos," kata Syahganda.
Tahun 2009, Presiden SBY, lanjut Syahganda,  juga menyalurkan dana bansos. Dan dana bansos memang kemudian dipolitisasi oleh SBY. Hanya saja SBY canggih melakukannya.  Dan itu yang  membuat Megawati marah. " Jangan buat rakyat seperti budak, manusia hina. SBY pintar dia balikkan lagi. Rakyat marah. Kok dikasih bansos, rakyat pilih SBY. Sekarang apa yang dibuat SBY ditiru Jokowi," katanya.
