Debat Cagub DKI yang kemarin disiarkan MetroTV memberi saya wawasan mengenai kedua calon gubernur DKI terhadap bagaimana caranya menangani permasalahan-permasalahan Jakarta. Meskipun bukan pemilih, sayapun berharap ibukota republik ini dipimpin oleh orang yang kompeten sehingga wajah Indonesia itu semakin baik dan sangat antusias menantikan Jakarta yang Bersih, Manusiawi dan Berwibawa.
Pada debat tersebut, Foke (Fauzi Bowo) yang saat ini menjabat sebagai gubernur incumbent tidak menawarkan konsep baru setelah janjinya 5 tahun lalu itu sebagian berakhir di tahap perencanaan. Kita pasti sudah dapat menduga apa yang akan terjadi jika beliau terpilih kembali sehingga tidak menarik lagi untuk diperbincangkan.
Sedangkan kandidat baru Joko-Sang Fenomenal-Widodo (Jokowi), membuka cakrawala baru terutama penanganan rumah-rumah di bantaran kali yang seringkali dituding menjadi salah satu penyebab susahnya menormalisasi sungai sehingga Jakarta sering kebanjiran. Konsep umum yang saya tangkap adalah merelokasi lebih maju antara 10-15 meter dengan sistem bertingkat sehingga pemerintah mendapat ruang yang cukup untuk menormalisasi sungai dengan biaya hanya butuh 240 milyar saja.
Hal itu sungguh sangat menarik karena kebiasaan yang terjadi adalah relokasi ke tempat yang jauh sehingga masyarakat umumnya menolak karena rekolasi berarti menjauhkan mereka dari tempat mencari nafkahnya. Sayangnya ketika Nazwa Shihab menanyakan lebih lanjut “apakah masyarakat penghuni bantaran kali itu akan memiliki rumah secara gratis, menyewa atau mencicil?” belum sempat dijawab karena waktu 4 menit yang disediakan sudah habis.
Jawaban atas pertanyaan tersebut sesungguhnya akan sangat menentukan apakah itu realistis atau tidak. Jika digratiskan, apakah itu hanya untuk yang berKTP Jakarta? Lalu bagaimana dengan yang tidak punya KTP DKI? Jika sama-sama diberi, maka bukan mustahil tahun berikutnya orang-orang kampung akan berbondong-bondong ke Jakarta karena “Jakarta adalah gula”.
Terus bagaimana dengan warga miskin di pemukiman kumuh lain yang jauh dari sungai? Karena di mata mereka, program relokasi yang sesungguhnya merupakan “rehabilitasi banjir kanal” itu akan dilihat sebagai bantuan terhadap orang miskin dimana mereka juga harus mendapatkannya.
Jika harus menyewa atau mencicil, apakah mereka memiliki kesanggupan untuk mencicil?. Keberadaan rumah-rumah bantaran kali itu sesungguhnya merupakan tanda bahwa mereka tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyewa atau mencicil rumah.
Pertanyaan berikutnya adalah jika digeser lebih ke darat, pemakai lahan sebelumnya akan diapakan?. Di Jakarta, setiap jengkal lahan hampir sudah ada yang mengusahakan. Kita tentu pernah mendengar sengketa rebutan areal parkir yang sering berujung pada tewasnya salah satu pihak. Padahal yang diperebutkan adalah beberapa puluh meter lahan bahu jalan yang bukan miliknya. Jika di tempat lain ini hal yang tidak masuk akal, di Jakarta ini adalah realita.
Masalah lain, jika bangunan hanya digeser 10-15 meter dan lahan bekasnya dikeruk untuk menormalkan sungai, berarti bangunan baru itu kemungkinan akan tetap berada di wilayah sempadan sungai. Berdasarkan Permen PU No. 63/PRT/1996, bangunan (bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha) yang didirikan di pinggir sungai adalah terlarang karena akan membahayakan bagi penghuninya maupun lingkungan sekitarnya.
Jika Jokowi terpilih, apakah akan berhasil merelokasi rumah tersebut tanpa menimbulkan masalah ikutan atau akan berakhir pada tahap konsep? Jika ini berhasil tentu akan menjadi terobosan yang besar tidak hanya untuk Jakarta tetapi bagi sistem penataan ruang yang sudah terapkan di seluruh Indonesia selama ini. Dan tentu saja saya berharap beliau sukses…..
