[caption id="attachment_96676" align="aligncenter" width="640" caption="(Foto, beasiswapelangi.com)"][/caption] Dengan kebijakan politik tentang pendidikan wajib yang dilaksanakan di seluruh Jepang, pemerintah Meiji mengadakan perubahan mendasar secara sosial, yaitu dengan merubah kesadaran setiap orang terhadap fungsi negara. Orang Jepang yang pada masa pemerintahan Tokugawa masih berfikir kedaerahan, pada masa Meiji diharuskan mempunyai pemikiran atau kesadaran nasional (satu kebijakan pendidikan yang bersifat nasionalistik). Perubahan kesadaran orang per orang dari kedaerahan menjadi nasional seperti ini lah yang merupakan hasil terpenting perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Meiji dalam bidang pendidikan. kutipan dari REFORMASI PENDIDIKAN PADA MASA JEPANG MEIJI: STUDI TENTANG PERAN POLITIK KEKUASAAN DALAM PENERAPAN PENDIDIKAN Theologi pembebasan dunia adalah pendidikan tapi sayang sekolah-sekolah dinegri ini makin mahal. Menuntut ilmu itu adalah jihad, itu filosofinya, harusnya pemerintah menyediakan sekolah gratis dari TK hingga S3, jadinya berapa banyak amal jariah yang bisa dihasilkan oleh rakyat dan pemerintah negri ini sebagai cikal bakal kemajuan bangsa ini. Ada dua masalah besar bangsa ini, sehingga melahirkan banyak persoalan lain seperti kekinian yang kita alami saat ini : 1. Masalah pluralisme 2. Rendahnya sumber daya manusia Indonesia Tentu masih banyak masalah mendasar lainnya, namun karena sudut pandang kebijakan pendidikan di dalam melihat persoalan ini, dua masalah besar tersebut sudah cukup luas di dalam cakupan permasalahan lain yang akan timbul. Pluralisme, masalah ini masih menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI, hal ini terjadi karena sampai saat ini pemerintah masih gagal di dalam membangun kesadaran nasionalistik. Kesadaran nasional atau kolektif sangat mempengaruhi kesadaran individu bagi setiap orang. bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kesadaran individu harus dibangun berdasarkan acuan kebijakan membangun kesadaran kolektif atau nasional. Jika tidak mendasarkan pada acuan tersebut, maka kesadaran individu cenderung mengarah pada kesadaran primordial di tengah lingkup budaya pluralisme seperti pluralisme indonesia. Kesadaran primodial ini akan membawa individu pada kecenderungan manipulatif, eksklusifisme sampai egoistis sehingga cenderung mengejar kepentingan berdasarkan kepuasan individu atau kelompok primordialnya saja. Tata tertib sosial yang terbangun dari menguatnya kesadaran primordial ini mengakibatkan pemimpin yang berkuasa tidak patuh pada hukum, bersifat tebang pilih, melahirkan kebijakan yang sentralistik, berorientasi kapitalistik, sehingga kesenjangan sosial semakin melebar seperti tingginya tingkat angka kemiskinan, pengangguran, dan tingginya angka penduduk yang berpendidikan rendah. Akibat selanjutnya yang terjadi adalah proses transformasi sosial yang berkembang berangkat dari kesadaran primordial akan berubah menjadi kesadaran materialistik sehingga lambat laun kesadaran nasionalistik akan tercerabut dari akar-akarnya. Itulah proses transformasi soisal yang saat ini terjadi di Indonesia. idiomnya, "semua bisa dibeli dengan uang". termasuk sektor pendidikan menjadi sub sektor komersialisasi, bisnis dan tempat belajar mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Akibat lain yang lebih fatal, rendahnya penguasaan ilmu dan teknologi alias rendahnya sumber daya manusia, sehingga kekayaan sumber daya alam bangsa ini, pengelolaannya harus berpindah ke bangsa lain. Akhirnya kebijakan neoliberalisme pemerintah lebih menguat karena kepemilikan sumber daya manusia yang dimiliki sangat sedikit. Semuanya itu berawal dari kebijakan pengelolaan bidang pendidikan yang salah arah atau salah asuh. Sejak Orba. Orla dan orde reformasi saat ini pemerintah selalu berpikir mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akhirnya yang kaya menjadi menggurita sementara di sisi lain kemiskinan dan kesenjangan sosial juga semakin tinggi karena kebijakan ini hanya menguntungkan bagi kelompok menengah dan kelompok atas, penguasa berkolusi dengan para pengusaha yang menguntungkan negara-negara maju. Pemerintah bangga dengan capaian tingkat pertumbuhan ekonomi dengan segala program penanggulangan kemiskinan, namun tidak konsisten di dalam mensejahterakan rakyatnya karena di sisi lain, biaya pendidikan malah semakin mahal. Padahal semua orang meyakini bahwa untuk keluar dari kemiskinan theologi pembebasannya terdapat di sektor pendidikan. Kita berduka atas tragedi bencana tsunami Jepang, tetapi apakah kita tidak bisa belajar dari mereka, bagaimana bangsa jepang di dalam menerapkan kebijakan pendidikan di tahap-tahap awal membangun bangsanya. pendidikan menjadi media utama di dalam membangun kesadaran nasionalistik mereka dengan kewajiban bersekolah dan difasilitasi secara gratis. Kesadaran nasional hanya bisa dibangun melalui jalur sekolah secara sistematis, tetapi hal itu tidak akan tercapai jika rakyat harus membayar mahal biaya pendidikan. Memasuki jenjang pendidikan tidak lagi berdasarkan pada kompetisi kompetensi kecerdasan, tetapi berdasarkan kemampuan keuangan. Akhirnya para alumni bergelar sarjana bukannya bangga kepada negara sebagai bentuk kesadaran nasional, tetapi bangga kepada keluaraganya yang telah membiayainya. Akibatnya jika ada yang perlu dikorbangkan, lebih baik mengorbangkan kepentingan negara demi menjaga survival kepentingan keluarga, atau maksimal kepentingan primordialnya. Jika pendidikan lebih mahal, tanggung mendingan sekolah di luar negeri, lalu kapan pendidikan dalam negeri bisa diandalkan, kalau negara selalu berpikir untuk sekolah bermutu, perserta didik juga harus membayar mahal. Wallahualam. salam dialog
